KILASJATIM.COM, Surabaya – Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba, diperiksa oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya pada Senin (23/2/2026). Habiba menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.
Habiba yang juga aktif di Fatayat NU itu datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB dan keluar pada pukul 16.34 WIB. Selama lebih dari dua jam pemeriksaan, politikus PKB tersebut mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik.
“Hanya mengulas yang dulu (pemeriksaan) tahun 2013, lebih akeh guyonane (lebih banyak bercandanya) tadi di atas,” ujar Camelia Habiba seusai menjalani pemeriksaan di lantai 4 Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya.
Menurutnya, salah satu hal yang ditanyakan penyidik berkaitan dengan prosedur penyelenggaraan Bimtek di DPRD Surabaya.
“Mereka tanya, di DPRD apakah boleh keputusan itu ditandatangani hanya dua unsur pimpinan,” ucapnya.
Habiba berharap proses hukum dugaan korupsi Bimtek di lingkungan DPRD Kota Surabaya dapat segera dituntaskan oleh kepolisian.
“Saya support penuh Polrestabes ini untuk segera selesai setuntas-tuntasnya. Saya tidak ingin ini menjadi isu negatif terus menerus di Kota Surabaya,” katanya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Eddy Herwiyanto, menyatakan masih ada beberapa saksi lain yang akan diperiksa sebelum dilakukan gelar perkara.
“Tentunya secepatnya kita juga akan segera melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya,” ujar Eddy Herwiyanto.
Sebelumnya, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga telah memanggil sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, serta Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek DPRD Kota Surabaya. Proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.(ara)
