Keterangan foto :Founder sekaligus Ketua Umum PEDALINDO Junius Bram Buntaran (seragam orange) bersama Akhmadi Hunas Pedalindo saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (23/2/2026). (Foto: kilasjatim.com/Tama).
KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (PEDALINDO) Sidoarjo yang jumlahnya lebih dari seribu UMKM menolak keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memindahkan kegiatan mereka setiap.minggu di kegiatan Car Free Day (CFD) yang semula menempati area Ponti dipindahkan ke alun- alun dan saat ranadan malah dipindahkan ke halaman gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di kawasan lingkar timur Sidoarjo.
Kepindahan di MPP dianggap tidak memihak kepada pedagang kecil (UMKM) dan pedagang merasa diombang ambingkan kebijakan tersebut. Pedagang mengalami kerugian yang cukup besar karena sepi pembeli.
“Kami sudah tenang beraktifitas setiap minggu pagi di CFD Ponti, kemudian saat Alun alun diresmikan kami dipindah ke sana, hanya 3x berjualan awal ramadan disuruh pindah ke MPP yang lokasinya selain jauh juga tidak didatangi warga. Sepi pembeli dan kami sangat dirugikan, sudah kulakan banyak ternyata tidak ada yg datang ke lokasi yang baru,” keluh salah seorang ibu yang berdagang fashion.
Founder sekaligus Ketua Umum PEDALINDO Junius Bram, tidak menyalahkan jika pada akhirnya UMKM binaannya merasa pemkab tidak berpihak kepada nasib mereka.
Bram menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada pedagang kecil, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menjadi momentum peningkatan pendapatan.
“PEDALINDO ormas yang telah berdiri selama 11 tahun dan memiliki legalitas sebagai organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan pedagang. Selama ini kami selalu hadir dalam event CFD di Ponti , tiba-tiba diminta pindah ke alun-alun, kami juga manut, namun dalam waktu dua minggu ada instruksi pindah ke MPP, kami pun taat dengan berjualan di sana, kami tetap kooperatif dan mengikuti regulasi. Tapi faktanya sama sekali tidak menguntungkan bagi UMKM,” tegas Bram seraya minta waktu untuk pembahasan secara komprehensif dengan OPD terkait,” tandasnya ditemui di sekretariat PEDALINDO Sidoarjo, Senin (23/2/2026).
Upaya yang dilakukan PEDALINDO juga melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD berharap ada solusi agar pedagang tetap bisa berjualan selama Ramadan.
“Kurang tiga minggu lagi Lebaran. Hari Minggu biasanya menjadi kesempatan bagi pedagang mencari tambahan penghasilan. Kalau audiensi nanti tidak membuahkan hasil, kami bersama ribuan pedagang akan turun ke jalan dan menutup akses sebagai bentuk protes,” ancamnya.
Di kesempatan yang sama,, Humas Pedalindo Akhmadi menilai pemindahan ke MPP sejak awal sudah diprediksi sepi pembeli.
“Kalau ini keputusan pemerintah, kami akan kembali ke Ponti sesuai Perda dan Perbup. Kami punya legalitas jelas secara nasional. Kenapa hanya PEDALINDO yang selama 11 tahun sudah tenang beraktifitas di Ponti justru yang dipersoalkan?” ujarnya .
Ia juga menyoroti keberadaan PKL di titik lain, seperti di kawasan Taman Pinang, yang menurutnya belum memiliki legalitas namun belum ditertibkan.
Pemerintah diminta selektif dan bersikap adil, jika melakukan penertiban dan penataan seharusnya dilakukan secara menyeluruh .
“Kebijakan tidak hanya terhadap.pedagang /UMKM PEDALINDO, namun juga diberlakukan terhadap pedagang yang selama ini dengan aman dan tenang berjualan di kawasan Taman Pinang yang sepertinya tidak tersentuh penertiban. Padahal mereka belum memiliki legalitas,” pungkas Akhmadi. (TAM)
