KILASJATIM.COM, Bondowoso – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ubaidillah, S.Fil.I, menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan di Desa Kembang, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini menjadi wujud komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di wilayah Tapal Kuda, khususnya Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas.
“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi, geografis, atau keterbatasan fasilitas,” tegas Ubaidillah.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, Ubaidillah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga satuan pendidikan. Ia mendorong adanya penguatan kebijakan yang berpihak pada sekolah-sekolah di daerah, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perluasan akses bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
Dalam kesempatan tersebut, Ubaidillah turut menyinggung dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap persoalan, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak serta-merta disikapi secara konfrontatif.
“Kita perlu membangun ruang komunikasi yang sehat. Jangan sampai setiap persoalan langsung dibawa ke ranah hukum tanpa didahului upaya musyawarah dan dialog yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter serta budaya saling menghargai. Ia berharap dunia pendidikan tetap menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mampu menanamkan nilai kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan wali murid. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kebutuhan ruang kelas, distribusi guru, hingga program beasiswa bagi peserta didik.
Ubaidillah berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat semakin memahami kebijakan pendidikan di tingkat provinsi sekaligus aktif memberikan masukan.
“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Aspirasi dari masyarakat inilah yang menjadi dasar perjuangan kami di parlemen,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara legislatif dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkarakter di Jawa Timur.
