KiLASJATIM.COM, Bondowoso — Program Universal Health Coverage (UHC) yang memberi kemudahan layanan kesehatan cukup dengan KTP mendapat sorotan dari DPRD Bondowoso. Meski dinilai membantu masyarakat, skema pembiayaan UHC dianggap belum berimbang karena masih bertumpu besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyebut pemerintah daerah saat ini menanggung beban anggaran yang tidak kecil untuk menjaga keberlangsungan UHC. Menurutnya, kontribusi daerah yang mencapai hampir Rp60 miliar seharusnya diimbangi dengan keterlibatan penyedia layanan kesehatan swasta yang turut memperoleh manfaat dari dana kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan.
“Daerah sudah mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Sementara klinik-klinik swasta juga menerima dana dari skema UHC. Maka perlu ada tanggung jawab bersama agar program ini tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Ia mengingatkan, tanpa penataan ulang skema pembiayaan, UHC berpotensi menjadi tekanan jangka panjang bagi keuangan daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.
“Kalau semua terus dibebankan ke APBD, tentu akan memberatkan. Ini harus segera dicarikan solusi agar daerah tidak terbebani sendirian,” tegasnya.
Selain soal pendanaan, DPRD Bondowoso juga menyoroti pelaksanaan UHC di tingkat layanan dasar. Ahmad Dhafir mengaku masih menerima laporan dari masyarakat terkait kendala pelayanan di Puskesmas, terutama pada proses aktivasi kepesertaan saat pasien membutuhkan layanan kesehatan.
“Konsepnya masyarakat cukup membawa KTP saat berobat. Namun di lapangan, masih ada kendala yang dirasakan warga. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Untuk itu, DPRD mendorong Bupati Bondowoso agar segera menginisiasi dialog dengan para pengelola klinik swasta guna membahas skema kontribusi yang adil dan berkelanjutan.
“Klinik swasta tidak boleh hanya menerima manfaat dari UHC. Mereka juga harus dilibatkan dalam menjaga keberlangsungan program ini,” ujar Ahmad Dhafir.
Ia menambahkan, capaian penghargaan UHC yang diraih Bondowoso seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program, bukan sekadar pencapaian simbolik. Apalagi, keberlanjutan UHC akan terus menjadi perhatian lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau tata kelolanya tidak seimbang, tentu berisiko menjadi catatan ke depan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” jelasnya.
Menurut Ahmad Dhafir, esensi utama UHC adalah memastikan keadilan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut, kata dia, hanya bisa diwujudkan jika seluruh pihak yang terlibat dan menikmati manfaat program turut memikul tanggung jawab.
“UHC harus adil, bukan hanya untuk rakyat yang dilayani, tapi juga dalam pembagian bebannya. Semua pihak wajib ikut bertanggung jawab,” pungkasnya.(wan)
