KILASJATIM.COM, Bondowoso – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp2 triliun pada 2025, APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun.
Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp60 miliar. Selain itu, pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga mengalami penurunan signifikan, dari Rp65 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp34 miliar di 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan bahwa dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
“Ada program-program prioritas dengan skala yang jelas, dan yang terpenting tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Semangatnya tetap di situ,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Ia menegaskan, penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi belanja rutin tanpa memangkas program utama. “Belanja rutin seperti biaya air, telepon, listrik, perjalanan dinas, dan ATK akan disesuaikan,” katanya.
Meski terjadi pengurangan, Fathur memastikan sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. “Kita tetap fokus pada infrastruktur, walaupun ada pengurangan. Tapi dari nilai total, sektor utama tetap infrastruktur,” tegasnya.
Dari total APBD sekitar Rp1,8 triliun, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi beberapa miliar rupiah untuk menyeimbangkan kebutuhan prioritas serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Semangatnya adalah efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan publik dan komitmen pembangunan,” pungkasnya.(wan)
