KILASJATIM.COM, Bondowoso – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menaruh perhatian serius terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 sekaligus menyiapkan langkah perbaikan untuk pembangunan tahun 2026 agar lebih selaras dengan visi dan misi Bupati Bondowoso.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Setyo Budi, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku sejak 2025 hingga 2026 tidak boleh melemahkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus dijadikan tantangan untuk meningkatkan efektivitas dan daya juang birokrasi.
“Efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Semua OPD mitra Komisi I harus tetap handal dan mampu bekerja maksimal demi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam rangka pengawasan, Komisi I DPRD melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan banyak posisi jabatan yang belum terisi, terutama di tingkat kecamatan. Setyo Budi menjelaskan, kondisi ini merupakan akumulasi kekosongan sejak masa Penjabat Bupati sebelumnya, karena proses pengisian jabatan harus melalui mekanisme berjenjang hingga ke tingkat provinsi.
“Sekarang sudah ada kesiapan dari BKPSDM untuk mempercepat proses tersebut, sehingga ke depan tidak terjadi penumpukan kekosongan jabatan,” jelasnya.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Setyo Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi ASN di Bondowoso.
“Kami melihat seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Tidak ada jual beli jabatan, dan itu bisa kami pastikan,” tegasnya.
Ia berharap, pada tahun 2026 persoalan kekurangan ASN dapat teratasi secara bertahap. Menurutnya, setelah pengisian jabatan eselon II atau kepala dinas rampung, maka pengisian jabatan di level berikutnya akan segera dilakukan.
Sejalan dengan hal tersebut, Plt Kepala BKPSDM Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jabatan yang kosong sebagai bagian dari upaya manajemen kepegawaian.
“Seluruh posisi kosong sudah kami petakan dan siapkan skema percepatan pengisian, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan ASN yang ada,” katanya.
Anisatul menyebutkan, setelah seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terisi, BKPSDM akan melanjutkan pengisian jabatan eselon III dan IV yang saat ini jumlah kekosongannya mencapai sekitar 200 posisi.
Selain itu, BKPSDM juga telah melakukan pemetaan kompetensi melalui profiling ASN untuk mengetahui potensi masing-masing aparatur. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam mempercepat proses pengisian jabatan.
“Harapannya, setelah seluruh jabatan terisi, pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal, terutama di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.(wan)
