Anggota komisi 4 sekaligus wakil ketua fraksi PKB, A.Mansur
KILASJATIM.COM, Bondowoso – Keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi BPBD Bondowoso untuk tetap maksimal dalam penanganan kebencanaan. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Bondowoso bersama BPBD, yang membahas evaluasi anggaran tahun 2025 sekaligus antisipasi kondisi ekstrem tahun 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso sekaligus Wakili Ketua Fraksi PKB, A. Mansur, menilai kinerja BPBD patut diapresiasi. Meski anggaran yang dimiliki terbatas, BPBD dinilai tetap mampu menjalankan tugas-tugas kebencanaan secara maksimal.
“Dari pemaparan Pak Kalaksa dalam rapat kerja tadi, kita melihat dengan keterbatasan anggaran, BPBD masih mampu melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin. Ini luar biasa,” ujar Mansur.
Namun demikian, ia berharap ke depan ada penyempurnaan dan penambahan dukungan anggaran. Menurutnya, penanganan bencana bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah daerah secara menyeluruh. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan tetap harus menjadi prioritas meskipun efisiensi anggaran diterapkan.
“Ketika bencana terjadi, pemerintah harus hadir. Maka pembenahan alat cepat tanggap, sensor peringatan dini, hingga kendaraan operasional perlu terus ditingkatkan,” tegasnya.
Mansur juga menyoroti dedikasi petugas BPBD yang bekerja tanpa mengenal waktu. Ia menilai kesejahteraan personel perlu mendapat perhatian, mengingat mereka bekerja siang dan malam demi melayani masyarakat saat bencana terjadi.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto, dalam rapat kerja tersebut menjelaskan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan secara selektif dan sesuai dengan koridor regulasi.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto
“BTT kami gunakan pertama untuk pemulihan akses masyarakat, seperti penanganan jalan dan jembatan yang terdampak bencana, agar aktivitas warga bisa segera kembali normal,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar Rp400 juta dialokasikan untuk mendukung ketersediaan peralatan. Saat ini, alat kesehatan maupun peralatan penanganan darat masih dalam kondisi layak, meski tetap memerlukan perawatan rutin setiap tahun.
“Untuk kendaraan operasional, termasuk mobil rescue, kondisinya masih layak dan mendukung operasional di lapangan,” pungkas Kristianto.
Dengan sinergi antara DPRD dan BPBD melalui rapat kerja tersebut, diharapkan respons kebencanaan di Bondowoso semakin cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan efisiensi anggaran.(Wan)
