KILASJATIM.COM, Bondowoso – Ramainya kunjungan wisata ke Kabupaten Bondowoso sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pendapatan daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pariwisata sebesar Rp600 juta belum tercapai, dengan realisasi yang berhenti di angka sekitar Rp434 juta.
Meski meleset dari target, capaian tersebut tetap menunjukkan perkembangan positif. Dibandingkan tahun 2024 yang hanya menyumbang PAD di kisaran Rp300 jutaan, pendapatan retribusi wisata tahun 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tren ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bondowoso.
Data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 63 ribu orang, sementara wisatawan nusantara menembus angka 637 ribu orang. Secara total, jumlah kunjungan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 611 ribu orang.
Namun, tingginya angka kunjungan tersebut justru memunculkan tanda tanya. Komisi III DPRD Bondowoso menilai potensi pendapatan daerah dari sektor wisata belum tergarap optimal. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja ke kantor Disparbudpora, Selasa (20/1/2026).
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menyebutkan bahwa jika dirata-rata, ada sekitar 175 wisatawan yang datang ke Bondowoso setiap hari sepanjang 2025. Sayangnya, lonjakan kunjungan itu belum mampu mengerek retribusi sesuai target yang ditetapkan.
“Kunjungan wisatawan cukup tinggi, tapi dampaknya ke PAD belum maksimal,” ujar politisi PKB tersebut.
Ia menilai, salah satu penyebabnya adalah banyaknya destinasi wisata yang dikelola secara mandiri oleh pihak swasta, serta adanya mekanisme bagi hasil retribusi dengan Perhutani. Kondisi ini membuat tidak semua pergerakan wisata dapat langsung berkontribusi pada kas daerah.
Meski demikian, Sutriyono menegaskan bahwa pariwisata tidak semata-mata diukur dari besaran retribusi. Sektor ini juga memberikan dampak berganda bagi pelaku usaha lokal, mulai dari pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga jasa transportasi.
Kendati begitu, ia tetap mendorong Disparbudpora untuk terus membenahi kualitas layanan wisata. Optimalisasi sistem e-ticketing dinilai penting untuk menutup celah kebocoran pendapatan. Selain itu, perbaikan fasilitas dasar di destinasi wisata juga harus menjadi perhatian bersama.
“Keluhan yang sering muncul itu soal kamar mandi, ketersediaan air, dan akses masuk ke lokasi wisata,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Komisi III juga meminta Disparbudpora lebih aktif menggandeng pihak swasta. Pasalnya, pada 2025 hanya tiga event wisata yang dapat diselenggarakan dari total 14 agenda tahunan yang biasa digelar.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono
Meski target belum tercapai, DPRD tetap optimistis potensi PAD sektor pariwisata masih terbuka lebar. Apalagi, Peraturan Daerah terbaru telah menyesuaikan tarif retribusi bagi wisatawan mancanegara dari Rp20.000 menjadi Rp25.000, sementara tarif wisatawan nusantara tetap Rp20.000.
Plt Kepala Disparbudpora Bondowoso, Andrie Antonio Zola, menilai target PAD tersebut sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras. Ia memastikan, pendapatan retribusi pariwisata menunjukkan tren yang terus membaik.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk fokus pada peningkatan realisasi pendapatan,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Zola menegaskan pentingnya langkah-langkah terobosan. Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta agar kegiatan dan event pariwisata tetap berjalan, meski anggaran terbatas.
“Kita tidak boleh pesimis. Kolaborasi dengan pihak swasta menjadi kunci agar aktivitas pariwisata tetap hidup,” pungkasnya.(wan)
