KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah akan merehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan skema padat karya. Petani pemilik lahan dilibatkan langsung dalam perbaikan sawah sekaligus mendapat upah harian selama proses pemulihan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat, mulai dari pengolahan tanah, perbaikan irigasi, hingga bantuan benih gratis.
“Sawah diperbaiki pemiliknya sendiri, tapi dibiayai pemerintah pusat. Petani dapat penghasilan, benih dan sarana produksi juga dibantu. Ini perintah langsung Presiden,” kata Amran, Sabtu (17/1/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 98 ribu hektare. Dari jumlah itu, Aceh menyumbang sekitar 32 ribu hektare.
Khusus di Aceh, sekitar 10 ribu hektare sawah masuk program rehabilitasi tahap awal. Program ini diperkirakan menyerap 200 ribu hari orang kerja (HOK) dengan sistem pembayaran harian kepada petani.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat ditangani dalam waktu maksimal tiga bulan.
“Target kami, untuk kerusakan ringan dan sedang di Aceh, Sumut, dan Sumbar, selesai maksimal tiga bulan,” ujar Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga mengerahkan alat dan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dipercepat, sementara lahan yang tertimbun lumpur tebal akan ditangani menggunakan teknologi drone.
Amran menegaskan skema padat karya dipilih agar manfaat pemulihan langsung dirasakan petani.
“Kami tidak ingin kontraktor besar masuk. Semua pemilik lahan dilibatkan supaya mereka tetap punya penghasilan,” tegasnya.(cit)
