KILASJATIM.COM, Surabaya – DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menuntaskan pendataan 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori tidak ditemukan dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul posisi Surabaya sebagai daerah percontohan nasional pendataan sosial ekonomi terpadu.
Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja DPRD Surabaya, Rabu (14/1/2025), sekaligus sebagai evaluasi atas pelaksanaan DTSEN yang saat ini masih menyisakan ratusan ribu KK belum terverifikasi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena Surabaya menjadi pilot project nasional.
Di sisi lain, DPRD tetap memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai surveyor lapangan. Menurut Yona, pendataan DTSEN bukan pekerjaan ringan karena membutuhkan ketelitian tinggi dan menghadapi dinamika sosial masyarakat perkotaan.
Ia menjelaskan, status “tidak ditemukan” bukan semata akibat kelalaian petugas. Warga dalam kategori tersebut telah dikunjungi lebih dari dua kali, namun tidak dapat ditemui di alamat sesuai data, sebagian karena telah pindah tempat tinggal atau bermigrasi ke wilayah lain, baik di dalam maupun luar Surabaya.
Yona menegaskan, DTSEN Pemkot Surabaya memiliki posisi strategis secara nasional karena telah didukung kerja sama resmi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui nota kesepahaman. Program ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Timur yang mendorong pendataan serentak di 37 kabupaten/kota dengan Surabaya sebagai percontohan awal.
Dengan status tersebut, DPRD menilai penyelesaian data menjadi krusial agar Surabaya tidak tertinggal dibanding daerah lain. DPRD meminta adanya intervensi lintas sektor, termasuk keterlibatan legislatif, untuk mempercepat penuntasan data yang belum terverifikasi.
Dalam evaluasi, Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode pendataan yang selama ini mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan. Yona menilai, pendekatan tersebut perlu dikaji ulang, terutama untuk wilayah dengan karakteristik khusus seperti perumahan menengah ke atas dan apartemen yang memiliki sistem keamanan ketat.
Menurutnya, metode survei di kawasan tersebut tidak bisa disamakan dengan permukiman padat penduduk, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dan pendekatan khusus agar data dapat dihimpun secara akurat.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD mendorong Pemkot Surabaya melakukan pendataan jemput bola terhadap warga yang belum ditemukan, dengan melibatkan perangkat kewilayahan seperti RT dan RW. Peran RT dan RW dinilai penting karena memahami langsung kondisi warganya, termasuk pergerakan penduduk dan keberadaan warga yang sulit ditemui. (FRI)
