KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai yang terbaik secara nasional dengan meraih indeks tertinggi berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025.
Dalam evaluasi tersebut, Banyuwangi memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 4,87 dari skala maksimal 5 dan masuk kategori “Memuaskan”. Capaian ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan secara nasional oleh KemenPAN-RB guna mengukur tingkat kematangan transformasi digital instansi pemerintah.
Berdasarkan data KemenPAN-RB, lima instansi dengan indeks SPBE tertinggi secara nasional adalah KemenPAN-RB dengan nilai 4,88, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 4,87, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4,80, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4,79, serta Pemerintah Kota Surabaya 4,78. Sementara itu, rata-rata indeks SPBE nasional tercatat sebesar 3,23.
Evaluasi SPBE tahun 2025 mencakup 47 indikator yang terbagi dalam empat domain utama, yakni Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta Layanan SPBE. Domain layanan mencakup pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil evaluasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memaksimalkan pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Ipuk, Kamis (8/1/2026).
Selain meraih indeks SPBE tertinggi, Banyuwangi juga ditunjuk sebagai pilot project transformasi digital nasional. Salah satunya melalui program digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial menggunakan aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini telah diuji coba sejak September 2025 dan direncanakan akan diperluas ke daerah lain di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan layanan publik digital terintegrasi melalui program Smart Kampung sejak 2016. Program tersebut menjangkau hingga tingkat desa dan menjadi salah satu fondasi utama dalam penerapan SPBE di Banyuwangi.(zul)
