KILASJATIM.COM, Bondowoso – Wacana penghapusan Pilkada langsung kembali mencuat. Partai Golkar secara terbuka mendorong perubahan besar dalam sistem demokrasi lokal dengan mengusulkan agar pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur ke depan dilakukan melalui DPRD. Gagasan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2026.
Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Ady Kriesna, menyampaikan bahwa sikap partai itu merupakan keputusan resmi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Rapimnas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas).
“Rapimnas telah memutuskan bahwa Partai Golkar akan mengusulkan melalui DPR RI agar Pilkada kabupaten/kota dan provinsi dilaksanakan melalui DPRD dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Ady, Sabtu (27/12/2025).
Meski demikian, Ady menegaskan perubahan mekanisme Pilkada tidak boleh menghilangkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Sebagai penyeimbang, DPD Partai Golkar Bondowoso menyiapkan gagasan konvensi terbuka dalam penjaringan calon kepala daerah.
Menurutnya, apabila Undang-Undang Pemilu nantinya mengakomodasi hasil Rapimnas, pihaknya akan mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar DPD diberi kewenangan menyelenggarakan konvensi calon bupati dan wakil bupati.
“Konvensi ini dimaksudkan agar publik tetap terlibat. Partai tidak ingin seluruh keputusan hanya berada di tangan elit politik,” tegasnya.
Ady menjelaskan, konvensi akan dibuka secara luas tanpa batasan kepartaian. Kader Partai Golkar, masyarakat umum, hingga kader partai lain memiliki peluang yang sama untuk mengikuti proses tersebut.
“Siapa pun yang memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, dan diterima masyarakat bisa ikut. Ini adalah komitmen kami menjaga demokrasi tetap hidup,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa mekanisme terbuka, Pilkada melalui DPRD berpotensi menjauh dari aspirasi rakyat dan hanya menjadi ruang kompromi elit politik.
“Aspirasi elit politik tidak selalu sejalan dengan kehendak masyarakat. Konvensi menjadi jalan tengah agar suara publik tetap menjadi pertimbangan utama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ady menegaskan usulan konvensi terbuka ini merupakan bentuk komitmen Partai Golkar Bondowoso dalam menjaga kualitas demokrasi substansial meskipun sistem pemilihan kepala daerah mengalami perubahan.
“Usulan ini akan kami sampaikan kepada DPP Partai Golkar. Harapannya, calon yang diusung benar-benar lahir dari proses terbuka dan memiliki legitimasi publik,” pungkasnya.(wan)
