KILASJATIM.COM, Surabaya – Pasca temuan dan penindakan praktek prostitusi terselubung di dua eks lokalisasi dolly dan moroseneng. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memperketat pengawasan di dua lokasi tersebut.
Langkah ini diambil setelah petugas menindak praktik asusila yang terjadi di rumah kos sekitar wilayah tersebut, bukan di area inti Dolly yang kini telah beralih fungsi menjadi pusat kegiatan usaha warga.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa aktivitas negatif yang baru-baru ini diungkap tidak terjadi di titik utama eks Dolly.
“Dolly-nya clear, aman, karena sekarang diisi tempat usaha seperti sentra sepatu. Yang kami tindak itu di kos-kosan sekitar,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Eri menyebut sebagian besar pelaku prostitusi yang terjaring bukan warga Surabaya. Mereka yang tidak ber-KTP Surabaya akan dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter Pemkot.
“Kalau warga Surabaya, akan dibina agar tidak mengulangi. Kalau bukan, kami koordinasikan dengan daerah asal,” jelasnya.
Untuk mencegah aktivitas serupa muncul kembali, Pemkot bersama DPRD tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Rumah Kos. Regulasi ini mengatur larangan kos campur antara laki-laki dan perempuan di kawasan permukiman.
“Kalau kos campur, rawan ditiru anak-anak. Jadi kos laki-laki ya khusus laki-laki, perempuan juga sama,” kata Eri.
Ia juga meminta warga ikut menjaga lingkungan dengan tidak menyewakan kos kepada penghuni yang dicurigai terlibat aktivitas prostitusi, serta segera melaporkan bila ada kejanggalan.
“Warga harus aktif melapor kalau ada gelagat mencurigakan,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Pemkot kini mengevaluasi sentra UMKM dan wisata edukasi di eks Dolly agar kembali hidup dan memberikan ruang kegiatan positif bagi warga. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan diminta memperbarui komoditas dagangan di lokasi yang kurang ramai.
“Kalau sepi, komoditasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” ujar Eri.
Program wisata edukasi juga akan dihidupkan kembali melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan komunitas pemuda. Pemkot menyiapkan alokasi anggaran pada 2026 untuk mendukung gerakan pemuda Gen Z di masing-masing wilayah.
“Kami ingin pemudanya sendiri yang menggerakkan wisata edukasi, supaya mereka ikut merasa memiliki dan menjaga,” pungkasnya.(cit)
