KILASJATIM.COM, Surabaya – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur bersama memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut tersampaikan dalam acara Temu Media dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan yang beraagsung di Surabaya , Selasa (18/11/2025).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan sinergi itu juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan di tengah momentum penguatan kebijakan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan.
“Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” jelasnya Selasa (18/11/2025).
Dia menyatakan, ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2025 tumbuh 5,22 persen year on year (yoy), sedikit termoderasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,23 persen (yoy).
Dikatakan, kuatnya pertumbuhan ekonomi Jatim didorong akselerasi konsumsi rumah tangga dan investasi dari sisi permintaan.
“Sedangkan dari sisi penawaran, disokong utamanya oleh akselerasi lapangan usaha konstruksi dan pertanian, serta ditopang pula akselerasi lapangan usaha jasa pendidikan dan infokom,” tambahnya.
Inflasi Jatim pada Oktober 2025 tercatat 2,61 persen (yoy), masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy). Adapun komoditas emas perhiasan diprakirakan masih menjadi penyebab utama inflasi di Jatim selama tahun 2025.
Ibrahim mengingatkan, komoditas pangan sebagai penyumbang inflasi saat HBKN Nataru tetap harus diwaspadai. Secara historis sepanjang 2019–2024, komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, serta non-pangan seperti angkutan udara menjadi pemicu inflasi menjelang Nataru.
“Dalam rangka menjaga kestabilan harga dari komoditas pangan KPw BI Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jatim akan menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED),” jelas Ibrahim.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menegaskan komitmen LPS untuk terus mengawal kebijakan penjaminan simpanan agar berjalan efektif.
“Juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.
Bambang juga memaparkan, sepanjang 2024-2025, secara nasional terdapat 26 BPR/S yang masuk dalam penanganan LPS, dengan rincian: 23 BPR/S dilikuidasi, 1 BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan 2 BPR/S dalam proses penanganan. Pada Tahun 2025, terdapat 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS di Provinsi Jawa Timur.
“LPS terus mengendalikan implementasi kebijakan jaminan tabungan yang berlaku efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Sampai September 2025, liputan tabungan LPS nasional harus tetap di atas 90% dari jumlah total akuntansi perbankan nasional, yang mencapai 662 juta rekening bank umum (99,94%) dan 15,8 juta rekening BPR / BPRS (99,97%),” papar Bambang. (nov)
