Foto Istimewa
KILASJATIM.COM, Surabaya – Kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri Kota Surabaya dinilai dapat berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhro Mar’ah, menyoroti masalah tersebut terutama pada pelaksanaan pendidikan inklusi yang membutuhkan keberadaan guru pendamping khusus (GPK) bagi siswa berkebutuhan khusus.
Menurut Zuhro, meskipun Surabaya telah menerapkan sistem pendidikan inklusi di seluruh SD dan SMP negeri, ketersediaan GPK belum merata dan masih jauh dari cukup.
“Surabaya sudah inklusi, tapi belum semua sekolah punya guru pendamping khusus. Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan berbeda, bukan hanya diajar guru biasa yang dilatih singkat,” ujar Zuhro.
Ia menegaskan, kehadiran GPK dengan latar belakang pendidikan inklusi sangat dibutuhkan agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang sesuai kebutuhan individualnya.
“Kalau ada guru pendamping khusus, anak-anak inklusi bisa berkembang akademisnya dan bakat-minatnya juga tereksplor,” lanjutnya.
Zuhro meminta Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan untuk mencari terobosan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, terutama di bidang inklusi. Menurutnya, sebagai daerah otonom, Surabaya mestinya dapat menginisiasi solusi tanpa harus selalu bergantung pada rekrutmen nasional.
“Surabaya kan otonomi daerah. Harusnya bisa cari solusi tersendiri tanpa melanggar aturan pusat. Karena kalau menunggu rekrutmen nasional terus, pendidikan kita bisa tertinggal,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer sehingga daerah kesulitan menambah jumlah guru sesuai kebutuhan di sekolah.
“Ini yang repot. Kita kekurangan seribu guru, tapi nggak bisa nambah karena nggak boleh ada honorer. Jadi ya nunggu rekrutmen ASN atau PPPK, itu pun kuotanya kadang jauh dari kebutuhan,” tegas politisi PAN tersebut.
Zuhro berharap pemerintah kota segera mengambil langkah strategis agar hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus tidak terabaikan, serta kualitas pembelajaran di sekolah negeri tetap terjaga.(dra)
