KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta tetap mendapat kuota impor BBM pada 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menepis kekhawatiran adanya pemotongan jatah impor bagi badan usaha nonpemerintah.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi. Ia bahkan membuka peluang penambahan kuota seperti yang dilakukan tahun ini.
“Pemerintah tidak boleh dzalim kepada pengusaha. Tapi pengusaha juga jangan mengatur-atur pemerintah. Selama mereka taat aturan, kuotanya tetap ada, bahkan bisa kita tambah seperti tahun ini,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta yang dikutip, Sabtu (25/10/2025).
Bahlil menyebut, kebijakan kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun depan akan diberlakukan sama seperti tahun 2025, di mana jatah impor ditambah 10 persen dari tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok dan menjamin pemerataan pasokan energi di seluruh wilayah.
“Sampai sekarang pandangan saya masih sama. Kalau ada situasi yang perlu disesuaikan, nanti kita pikirkan lagi,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, pada 2025 SPBU swasta mendapat tambahan kuota impor hingga 110 persen dari alokasi 2024. Namun, tingginya permintaan membuat sebagian stok BBM habis lebih cepat di pertengahan tahun.
“Pemerintah sudah menetapkan kuota impor bagi seluruh badan usaha, baik pemerintah maupun swasta. Tahun ini swasta kita berikan 110 persen dari tahun lalu,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa seluruh SPBU swasta kini telah sepakat melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait penyaluran dan pasokan BBM.
Sebelumnya, hanya BP-AKR dan Vivo yang telah bernegosiasi, sementara satu operator lain belum mencapai kesepakatan. Kini, semua pihak telah berada di meja perundingan.
“Informasi terakhir dari Pertamina, semuanya sudah bernegosiasi. Kalau dulu masih ada satu yang belum, sekarang sudah semua,” kata Laode di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Namun, Laode menegaskan hasil negosiasi tersebut belum dapat diumumkan karena prosesnya masih berjalan.
“Kita tunggu hasil akhirnya setelah pembahasan selesai,” ujarnya.(cit)
