KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda Desa Wonoboyo. Dalam peninjauan langsung ke lokasi, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memastikan penanganan darurat terus dilakukan sekaligus menyiapkan langkah jangka panjang berbasis sistem terintegrasi.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah penanganan sementara telah dilakukan, di antaranya pemasangan bronjong sebagai penahan dan pengarah aliran air. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah luapan air kembali masuk ke permukiman warga seperti yang terjadi sebelumnya.
“Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi langsung lokasi terdampak. Penanganan sementara sudah dilakukan, termasuk pemasangan bronjong sebagai tangkis dan pengarah aliran air,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk penanganan permanen diperlukan koordinasi lintas daerah, mengingat lokasi terdampak berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Situbondo.
“Ke depan kita harus berkoordinasi dengan Kabupaten Situbondo karena ini berada di perbatasan dua wilayah,” lanjutnya.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada warga terdampak, khususnya yang rumahnya mengalami kerusakan. Pemerintah berupaya mengalokasikan bantuan melalui skema pendanaan yang tersedia, termasuk dana PTT, meskipun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan anggaran dan pendataan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari mitigasi, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.
“Kita sedang mencoba membangun sistem penanganan kebencanaan yang terintegrasi. Saya minta BPBD dan dinas terkait mulai memitigasi secara terpadu meskipun dalam keterbatasan anggaran,” tegas Abdul Hamid Wahid.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, Pemkab Bondowoso juga membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN.
Sementara itu, Kepala Dinas BSBK, Ansori, menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif lintas instansi sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menyebutkan, terdapat empat titik prioritas di Wonoboyo yang menjadi fokus penanganan, termasuk jembatan yang terancam putus di akses menuju Glundeng, jembatan di area gapura, serta aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Situbondo.
“Kita fokus pada titik yang menjadi kewenangan kami, terutama agar air tidak kembali langsung masuk ke rumah warga seperti sebelumnya,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan darurat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk perbaikan bronjong di tujuh titik. Empat titik berada di Wonoboyo, sementara tiga lainnya tersebar di Ampelan Wringin, Botolinggo, dan Sukosari.
Selain itu, perbaikan jembatan secara permanen akan dianggarkan melalui perubahan APBD, mengingat keterbatasan skema anggaran sebelumnya yang belum memungkinkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan langkah terpadu ini, diharapkan penanganan pascabanjir tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(wan)
