KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah akan memperluas program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun, dengan menambahkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) ke dalam sistem pendidikan nasional.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pondasi karakter dan kemampuan dasar anak sejak dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sejak usia dini.
“Program ini akan dimulai tahun depan. Jumlah dan cakupan program akan disampaikan lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (23/10/2025).
Dengan bertambahnya program wajib belajar 13 tahun ini menempatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian integral dari jenjang pendidikan dasar. Pemerintah menilai tahap usia dini merupakan periode emas pembentukan karakter, literasi, dan numerasi anak.
Program wajib belajar di Indonesia sebelumnya hanya mencakup 9 tahun—enam tahun sekolah dasar (SD) dan tiga tahun sekolah menengah pertama (SMP).
Pada 2015, kebijakan itu diperpanjang menjadi 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Kini, dengan memasukkan pendidikan usia dini ke dalam sistem wajib belajar, pemerintah ingin memastikan setiap anak mendapat fondasi pendidikan sejak usia prasekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat 30,2 juta anak usia 0–6 tahun di Indonesia, setara dengan 10,91 persen dari total penduduk.
Data ini memperkuat pandangan UNICEF bahwa layanan PAUD berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional.
Dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun, pemerintah menargetkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi PAUD yang masih rendah.
Selain itu, integrasi PAUD dalam sistem wajib belajar diharapkan mendorong peningkatan kualitas guru dan kurikulum pembelajaran berbasis karakter.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda diharapkan tumbuh dengan kecerdasan intelektual sekaligus karakter kuat. (cit)
