KILASJATIM.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai dengan komitmen Presiden.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujar Purbaya di Jakarta saat dikutip, Kamis (23/10/2025).
Namun, di balik dukungan anggaran besar tersebut, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah. Ia meminta dilakukan evaluasi terhadap sejumlah aturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Sebagai contoh, Purbaya menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator di masa pandemi COVID-19. Aturan tersebut, menurutnya, kini perlu ditinjau ulang.
“Akhirnya karena rumah sakit sudah beli (ventilator), setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya minta mereka meninjau ulang alat mana yang harus dibeli dan tidak,” katanya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan revisi aturan harus melibatkan pakar di bidang kesehatan, agar kebijakan baru tetap sesuai kebutuhan layanan medis di lapangan.
Selain reformasi aturan, Purbaya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) di lingkungan BPJS Kesehatan. Ia menilai lembaga tersebut sudah memiliki kapasitas teknologi yang besar dengan sekitar 200 tenaga ahli IT, namun belum dioptimalkan secara maksimal.
“Itu sudah seperti perusahaan komputer sendiri, besar sekali. Jadi saya minta sistem IT mereka diintegrasikan secara nasional dan mulai menggunakan kecerdasan buatan (AI),” ujarnya.
Menurutnya, integrasi sistem digital akan mempermudah deteksi dini terhadap masalah layanan dan klaim bermasalah, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
“Kalau sistem ini bekerja, klaim yang bermasalah bisa segera diketahui dan diselesaikan. Saya harap dalam enam bulan ke depan sistem IT BPJS sudah berjalan optimal,” imbuhnya.
Purbaya bahkan berharap BPJS Kesehatan bisa memiliki sistem IT rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia bila transformasi digital tersebut terlaksana dengan baik.
Meski tak akan memberikan sanksi jika target integrasi IT belum tercapai, Purbaya berharap BPJS Kesehatan mampu mempercepat pembenahan internal, mengingat perannya yang vital bagi jutaan warga Indonesia.
“Saya lihat orang-orang yang tidak mampu bisa melakukan operasi besar berkat BPJS, itu luar biasa. Jadi kalau programnya baik, tentu kita dukung,” pungkasnya.(cit)
