KILASJATIM.COM, Bondowoso – Konflik lahan di kawasan Ijen kembali menjadi sorotan. Namun kali ini, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, penyelesaiannya tidak bisa semata-mata mengandalkan hukum dan administrasi. Menurutnya, pendekatan kemanusiaan dan dialog sosial jauh lebih penting untuk menenangkan gejolak panjang antara masyarakat dan perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat dan perusahaan sama-sama merasa paling benar. Kalau setiap persoalan dibawa ke pengadilan, konflik ini tidak akan pernah selesai,” tegas Dhafir, Selasa (7/10/2025).
Dhafir menyebut, akar masalah Ijen bukanlah perkara baru. Sengketa lahan itu telah berlangsung sejak tahun 1958, saat masa pemerintahan Presiden Sukarno. Artinya, konflik tersebut merupakan warisan sejarah agraria yang belum tuntas hingga kini.
PTP Tak Bisa Selalu Benar
Politisi senior itu menyoroti status Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan (PTP) di kawasan Ijen. Ia menilai, HGU tidak bisa dijadikan tameng untuk menguasai tanah secara mutlak.
“Dari 7.800 hektare lahan HGU PTP, tidak semuanya ditanami kopi. Faktanya, ada lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai izin. Kalau seperti itu, BPN punya kewenangan membatalkan HGU-nya,” ujarnya tegas.
Karena itu, Forkopimda Bondowoso telah empat kali menggelar rapat koordinasi untuk mempertemukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Forum itu berupaya mencari jalan tengah agar masyarakat tetap bisa berusaha tanpa menabrak aturan hukum.
“Tahun ini PTP akan menanam kopi di lima titik. Karena tidak bisa diselesaikan sekaligus, maka kita selesaikan bertahap — satu per satu,” tambahnya.
Kesejahteraan Rakyat Jadi Titik Berat
Dhafir menegaskan, tujuan utama Forkopimda bukan membela pihak tertentu, melainkan menjaga suasana kondusif dan memastikan masyarakat tetap bisa menghidupi keluarganya.
“Target kita sederhana: masyarakat tenang, bisa bekerja, dan Bondowoso tetap damai,” tandasnya.
Sebagai langkah nyata, Bupati Bondowoso telah meminta PTP agar membuka ruang bagi warga untuk menanam tanaman hortikultura di lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Jenis tanaman seperti kentang dan sayuran diharapkan bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Meski begitu, Dhafir tetap mengingatkan bahwa secara legal formal, lahan Ijen bukan milik rakyat.
“Tapi apakah PTP selalu benar? Tidak juga. Karena tidak semua lahan digunakan sesuai izin HGU-nya,” ujarnya.
“Ini Persoalan Perut”
Dhafir mengingatkan bahwa di balik sengketa lahan, ada persoalan perut dan kehidupan rakyat kecil.
“Masyarakat butuh usaha. Tidak mungkin semua jadi buruh kebun. Pemerintah harus mencarikan solusi agar mereka tetap bisa hidup dari tanah yang ada,” katanya.
Hasil rapat Forkopimda terbaru menyepakati pengelolaan zona satu seluas 14 hektare untuk PTP menanam kopi. Sebagai gantinya, masyarakat akan mendapatkan lahan pengganti dengan luas yang sama.
“Hari ini dilakukan pengecekan lokasi pengganti. Mudah-mudahan clear,” kata Dhafir optimistis.
Forkopimda Tak Jadi “Juru Bicara” Perusahaan
Dhafir menepis anggapan bahwa Forkopimda berpihak kepada perusahaan.
“Salah kalau ada yang bilang Forkopimda ini jubirnya PTP. Kami hanya ingin Ijen tetap kondusif. Semua akan dibicarakan bersama, dan hasilnya akan disaksikan langsung oleh Bupati, saya, Kajari, Dandim, dan Kapolres,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI Nasim Khan dalam pertemuan tersebut. Kehadiran Nasim, kata Dhafir, menjadi sinyal dukungan dari pemerintah pusat agar penataan lahan dilakukan secara hati-hati tanpa merugikan masyarakat.
“Ada perintah Presiden untuk melakukan penertiban, tapi masyarakat tidak boleh menjadi korban,” ungkapnya.
Langkah Bertahap, Harapan Besar
Forkopimda akan terus mengawal penyelesaian konflik di zona-zona berikutnya secara bertahap — dari zona dua, zona tiga, hingga seluruh titik yang menjadi sumber sengketa.
“Kami tekankan, kedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan peran BUMN perkebunan kopi. Yang terpenting, Bondowoso tetap kondusif, masyarakat bisa berusaha, dan pemerintah hadir memberi solusi,” pungkas Ketua DPRD Bondowoso itu.(wan)
