KILASJATIM.COM, Surabaya – Konflik terbuka antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya, Mimik Idayana, kian memanas setelah kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) menuai polemik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun tangan dengan mengimbau keduanya kembali bersinergi demi kepentingan masyarakat.
“Semua kepala daerah harus akur dan sinergis. Kami terus memantau dinamika di Sidoarjo,” tegas Emil dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (26/9/2025).
Ia menekankan, komunikasi yang sehat sangat penting agar kepemimpinan berjalan efektif.
Konflik antara Subandi dan Mimik mencuat usai Bupati Subandi melakukan mutasi terhadap 61 ASN Pemkab Sidoarjo. Kebijakan tersebut dipersoalkan Wakil Bupati Mimik karena dianggap cacat prosedur dan menyimpang dari kesepakatan.
Tak tinggal diam, Mimik resmi melaporkan kebijakan mutasi itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (24/9/2025) malam. Surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 dilayangkan untuk meminta evaluasi Kemendagri atas langkah Bupati.
Emil menilai dinamika politik dan birokrasi dalam pemerintahan memang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. “Yang paling penting, jangan sampai perbedaan pandangan mengorbankan kepentingan publik. Kami harap ada titik temu,” ujarnya.
Pemprov Jatim menyatakan akan terus memantau perkembangan konflik internal tersebut. Emil berharap Subandi dan Mimik dapat kembali akur agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Kami lihat komunikasi mereka seperti apa, mudah-mudahan bisa membaik,” tambahnya.
Konflik di pucuk pimpinan Sidoarjo ini memunculkan sorotan luas dari publik dan kalangan politik. Pakar menilai, disharmoni antar kepala daerah sering kali berakar dari koalisi yang hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, namun rapuh saat dihadapkan pada kebijakan strategis.
Kini, masyarakat menanti penyelesaian yang tidak sekadar meredam konflik, tetapi juga mengembalikan fokus pemerintahan pada pelayanan publik.(cit)
