KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan dukungan penuh Pemprov Jatim terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Khofifah saat mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam GPM yang digelar di Taman Mundu, Surabaya, pada Selasa (23/9).
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Jatim telah menggelar sebanyak 828 titik GPM di seluruh provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.
Titik-titik GPM ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk 222 kantor kecamatan, 212 Koramil, dan 378 Polsek, dengan pasokan tiga ton per titik yang diinisiasi oleh Perum Bulog Kanwil Jatim.
“Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menyediakan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Khofifah. “Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog agar stabilitas harga bahan pokok bisa terwujud.”
Di Taman Mundu, GPM menyediakan berbagai komoditas dengan harga di bawah pasar, seperti beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55.000 (total pasokan 10 ton), Minyak Kita kemasan 1 liter seharga Rp15.000, serta gula pasir dan komoditas lainnya. Khofifah juga menekankan bahwa GPM bukan sekadar seremonial.
Produksi beras Jatim dari Januari hingga September 2025 mencapai 8,82 juta ton Gabah Kering Giling, atau setara 5,1 juta ton beras. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim yang hanya sekitar 3,43 juta ton, menjadikan Jatim sebagai lumbung pangan nasional.
“Meskipun produksi beras kita surplus, distribusi harus dipercepat. Saya mengimbau seluruh pihak, mulai dari Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat penyaluran beras SPHP,” tegas Khofifah.
Dalam acara yang sama, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus pada Jatim dan meminta seluruh pihak untuk mendukung provinsi ini.
“Pinwil Bulog Jatim harus memastikan tidak ada lagi keluhan terkait SPHP, dan alokasi beras harus sesuai kebutuhan setiap kabupaten dan kota,” ujar Amran. “Kita semua adalah pelayan rakyat, dan saya minta Dirut Bulog melaporkan distribusinya secara harian.”
Acara GPM ini turut dihadiri oleh pejabat Kementerian Pertanian, Forkopimda Jatim, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Wali Kota Surabaya, serta para undangan yang terhubung secara daring dari berbagai daerah di Jawa Timur. (FRI)
