KILASJATIM.COM, Surabaya – Dugaan perusakan hutan dan pelanggaran hukum oleh aktivitas pertambangan di lereng Gunung Wilis, Nganjuk, memicu aksi Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual (FAMI). Mereka mendatangi kantor DPRD Jawa Timur untuk mendesak lembaga legislatif daerah segera turun tangan.
FAMI menyebut, laporan ini merupakan kelanjutan dari aduan yang sebelumnya telah diajukan ke sejumlah instansi, mulai dari Polda Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi, hingga Direktorat Jenderal Gakkum KLHK.
“Kami berharap DPRD tidak diam. Ini soal pengawasan dan keberpihakan terhadap lingkungan,” ujar perwakilan FAMI dalam keterangannya pada wartawan di DPRD Jatim, Selasa (29/7/2025).
Menurut FAMI, aktivitas tambang di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, tidak hanya mengancam ekosistem hutan di kawasan Gunung Wilis, tetapi juga diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka mengklaim menemukan indikasi bahwa izin kehutanan atas aktivitas tambang tersebut telah dibekukan sejak Oktober 2024. Namun di lapangan, kegiatan tambang diduga masih berlangsung.
“Ini menunjukkan adanya kelalaian pengawasan, bahkan potensi pembiaran terhadap pelanggaran,” tegas mereka.
Selain itu, FAMI juga menyoroti potensi kerugian negara akibat dugaan tunggakan retribusi dari pihak tambang. Hal ini dinilai berdampak langsung pada tidak optimalnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan.
“Pendapatan daerah bisa bocor jika retribusi tidak dipenuhi. Ini bukan sekadar soal lingkungan, tapi juga soal tata kelola sumber daya alam yang adil dan transparan,” tambahnya.
FAMI menuntut DPRD Jatim menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar.
“Jika perusakan hutan terus dibiarkan, yang hilang bukan hanya pepohonan, tapi juga masa depan generasi mendatang. DPRD harus hadir sebagai penjaga kepentingan rakyat dan lingkungan,” tutup FAMI. (FRI)
