Banggar DPRD Jatim Laporkan Hasil Pembahasan Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah Turun Rp2,8 Triliun

oleh -890 Dilihat

KILASJATIM.COM, Surabaya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).

Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Selain itu, Banggar juga mempertimbangkan rekomendasi dari seluruh komisi DPRD.

Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, mengatakan pembahasan APBD 2026 dilakukan secara mendalam untuk memastikan arah kebijakan keuangan daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kami mendasarkan pembahasan ini pada dokumen perencanaan daerah dan hasil rapat komisi, sehingga APBD 2026 tetap berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah,” ujar Erick.

Dalam laporan Banggar disebutkan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2,8 triliun dibandingkan dengan APBD 2025. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TkD) dari pemerintah pusat.

“Penurunan ini cukup besar, namun kami bersama TAPD sepakat bahwa kinerja pembangunan daerah harus tetap berjalan sesuai target yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” lanjut Erick.

Berdasarkan hasil pembahasan, Banggar dan TAPD menyepakati proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp26,300 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam Nota Keuangan Gubernur yang sebelumnya mencapai Rp28,263 triliun. Dengan demikian, terdapat koreksi sebesar Rp1,962 triliun atau 6,94 persen dari usulan awal pemerintah daerah.

“Koreksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan kemampuan daerah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” jelasnya.

Kendati terjadi penurunan pendapatan, Banggar memastikan bahwa program prioritas pembangunan di Jawa Timur tetap dapat dijalankan. “Kami berupaya agar meskipun pendapatan turun, efisiensi dan efektivitas anggaran tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBD 2026,” tegas Erick.

Baca Juga :  Kapolres Situbondo Pantau Jalur Pantura dan Bagikan Ratusan Nasi Kotak kepada Masyarakat

Ia menambahkan, setelah pemangkasan TkD, proyeksi pendapatan daerah pasca penyesuaian sempat berada di angka Rp26,085 triliun. Namun dari hasil pembahasan bersama TAPD, angka tersebut naik menjadi Rp26,300 triliun atau meningkat sekitar Rp215,3 miliar.

“Kenaikan ini mencerminkan adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah lain yang masih bisa digali, baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan sah lainnya,” ungkapnya.

Banggar DPRD Jatim berharap hasil pembahasan APBD 2026 dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, kami yakin APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel,” tutup Erick.(FRI)