KILASJATIM.COM, Surabaya – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025–2030 menempatkan penguatan fiskal sebagai fondasi utama pembangunan. DPRD Kota Surabaya menekankan perlunya strategi fiskal yang tangguh agar belanja daerah mampu menopang sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, transportasi, dan penguatan UMKM.
Anggota Panitia Khusus RPJMD, Herlina Harsono Njoto, menilai kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan berbasis hasil agar pembangunan membawa dampak nyata bagi warga.
“Penguatan sektor pendapatan mutlak diperlukan, mengingat kebutuhan belanja di RPJMD kali ini cukup besar,” ujarnya, Rabu (8/7/2025).
Cece panggilan akrab Herlina juga mendorong Pemkot untuk mulai menerapkan penilaian ruang fiskal tahunan (Fiscal Space Assessment) dan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar belanja publik tepat sasaran dan efisien.
Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko fiskal, agar pendapatan dan belanja daerah tetap seimbang dalam menjalankan program-program pembangunan dan layanan publik.
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama dalam RPJMD. Dalam lima tahun mendatang, Pemkot menargetkan pembangunan empat SD negeri dan tujuh SMP negeri di wilayah Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, Bubutan, dan kecamatan lain yang belum terlayani optimal.
“Pemerataan layanan pendidikan harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Herlina.
Tak hanya menambah jumlah sekolah, Pemkot juga berkomitmen memperluas pendidikan inklusif. Unit Layanan Disabilitas (ULD) akan dikembangkan mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan nonformal. Herlina menegaskan, pendidikan yang ramah disabilitas harus didukung infrastruktur, SDM, dan kurikulum yang inklusif.
“Pendidikan inklusif bukan jargon, tapi tanggung jawab bersama,” ucap Politikus Demokrat Surabaya ini.
Di sektor transportasi, Pemkot merancang pengembangan moda transportasi massal dengan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap. Saat ini, Surabaya hanya memiliki tiga rute trunk dan sebelas feeder.
“Pembangunan moda transportasi massal harus terintegrasi dengan wilayah metropolitan, agar mobilitas warga lebih lancar dan kawasan pinggiran ikut berkembang,” jelas Herlina.
Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi fokus RPJMD. Dari enam BUMD milik Kota Surabaya, hanya dua yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2024, yakni PDAM dan BPR Surya Artha Utama (SAU).
Pemkot berencana mengucurkan penyertaan modal sebesar Rp40 miliar ke BPR SAU selama 2025–2030. Dana ini akan memperkuat layanan perbankan daerah, terutama untuk penggajian ASN, honor tenaga kontrak, layanan ATM, mobile banking, dan dukungan keuangan bagi pelaku UMKM.
“Dana ini juga ditujukan untuk memperluas pelayanan keuangan bagi UMKM dan mendorong efisiensi sistem pembayaran di lingkungan Pemkot,” ujarnya.
Selain itu, Herlina menekankan pentingnya mendorong UMKM naik kelas menjadi UKM dan IKM. Menurutnya, Pemkot tak hanya harus fokus pada jumlah program, tapi pada hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan warga.
“UMKM yang naik kelas akan menjadi roda penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja,” pungkas Herlina yang sudah menjabat 4 periode di DPRD Surabaya. (cit)
