KILASJATIM.COM, Jakarta – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengonfirmasi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dua pabrik sepatu dalam negeri yang berdampak pada ribuan tenaga kerja. Kedua pabrik tersebut masih beroperasi, tetapi terpaksa mengurangi jumlah pekerja karena kesulitan memenuhi biaya upah yang tinggi.
Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, mengatakan bahwa keputusan efisiensi karyawan ini dilakukan bertahap sejak November 2024. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan beban biaya upah sektoral dan UMR di tengah menurunnya permintaan produksi.
“Sampai saat ini kedua pabrik tersebut tidak tutup, masih sebatas pengurangan pekerja dengan PHK yang diatasi pihak perusahaan,” ujar Billie, Sabtu (8/3/2025).
Menurut informasi yang dihimpun, kedua perusahaan mengalami ketidakpastian dalam permintaan pesanan baru, yang bahkan cenderung menurun. Kondisi ini tidak seimbang dengan biaya produksi yang terus meningkat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat dengan orientasi ekspor.
“Tidak mungkin pekerja dibayar tanpa ada proses produksi,” tegasnya.
Selain itu, Billie juga mengungkapkan bahwa pengusaha lain turut mengeluhkan regulasi upah yang sering berubah dan mengalami kenaikan cukup tinggi, sehingga perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan.
Namun, ia menegaskan bahwa kedua perusahaan tetap melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memberikan kompensasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pekerja yang terkena PHK.
“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Para anggota berusaha menjaga stabilitas agar tidak terjadi PHK besar-besaran, karena industri sepatu memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.
Aprisindo berharap pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi, dapat memperhatikan kondisi ini. Ia menekankan perlunya regulasi pengupahan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Harus ada solusi yang saling menguntungkan agar perusahaan tetap mampu membayar pekerja dan tidak melakukan PHK, dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif,” kata Billie.
Lebih lanjut, ia membandingkan kondisi serupa yang terjadi di Vietnam. Menurutnya, pabrik sepatu di Vietnam juga mengalami ketidakpastian permintaan pesanan baru, namun tidak sampai melakukan PHK karena regulasi pengupahan yang lebih stabil dan iklim usaha yang kondusif.
“Kami berharap ke depan tidak terjadi PHK lagi. Namun, hal ini belum bisa diprediksi dengan pasti. Misalnya, saat ini iklim usaha di Jawa Tengah masih cukup baik. Semoga situasi tetap stabil dan tidak terjadi PHK besar di industri padat karya alas kaki,” tutupnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkap bahwa dua pabrik alas kaki milik asing di Tangerang sedang memproses PHK terhadap ribuan pekerjanya. Presiden KSPN, Ristadi, mengungkapkan bahwa dua perusahaan tersebut adalah PT Adis Dimension Footwear—produsen sepatu olahraga seperti Nike—dan PT Victory Chingluh Indonesia yang memproduksi Adidas, Reebok, Nike, hingga Mizuno.
“Ada dua perusahaan di Tangerang. PT Adis Dimension Footwear melakukan PHK terhadap 1.500 karyawan, sedangkan PT Victory Chingluh Indonesia masih dalam proses PHK terhadap sekitar 2.000 pekerja. Jadi, totalnya sekitar 3.500 karyawan terdampak,” ungkap Ristadi. (den)
