KILASJATIM.COM, Gresik – DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Gresik guna mempelajari strategi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Kunjungan yang berlangsung pada Senin (3/2) ini bertujuan untuk memahami sistem pengelolaan pendistribusian pupuk agar lebih tertata dengan baik.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Erwanto, menjelaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024. Salah satu langkah utama dalam pengawasan ini adalah penetapan jadwal penyaluran pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani dan musim tanam.
Untuk menghindari kelangkaan pupuk akibat kuota yang terbatas, setiap penebusan pupuk harus mendapat rekomendasi dari penyuluh wilayah binaan (wibi). “Kami ingin memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Erwanto, Rabu (5/2).
Dinas Pertanian Gresik juga memanfaatkan teknologi dengan menerapkan aplikasi e-Verval untuk memverifikasi dan memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, pengawasan langsung oleh penyuluh pertanian terus dilakukan di lapangan guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Meski telah memiliki sistem pengawasan yang ketat, Gresik tetap menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah mekanisme penyaluran yang dinilai masih berbelit. Beberapa petani mengeluhkan bahwa KTP mereka tidak terbaca oleh sistem, sehingga mereka harus mencetak ulang sebelum bisa menebus pupuk bersubsidi. Selain itu, ada tanaman tertentu yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, meskipun banyak dibudidayakan oleh petani.
Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Pertanian Gresik terus melakukan koordinasi rutin dengan berbagai pihak. Koordinasi dilakukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan Dinas Pertanian, distributor, Pupuk Indonesia, dan koordinator penyuluh kecamatan. Sementara di tingkat kecamatan, koordinasi dilakukan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), kios resmi, dan kelompok tani guna memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. (das)
