KILASJATIM.COM, Surabaya: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya AH. Thony kembali menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) saat ini. Dimana saat ini RPH belum menunjukan performa yang baik sesuai dengan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menghasilakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
Kondisi tersebut tidak terlepas banyaknya problem yang tengah dihadapi RPH Surabaya, salah satunya kurangnya SDM dan keterbatasan kewenangan dalam mengelelola dan melalukan pengembangan usaha di RPH Surabaya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya AH. Thony menilai kondisi RPH saat ini hanya mampu berhatahan hidup saja tidak bisa berkembang seperti fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat menjadi pencetak uang untuk Pemerintah Kota Surabaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
” Saya melihat RPH Surabaya sekarang ini hanya diberi kesempatan untuk hidupnya, seperti orang sakit yang bisa berbaring ditempat tidur, kembang-kempes tidak bisa berbuat banyak,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony di ruang kerjanya, senin, (10/10).
Hal itu, menurut AH. Thony sejauh ini RPH Surabaya tidak diberikan keleluasaan untuk mengeksplor peran yang lebih luas. Dimana rung gerak atau peran RPH masih dibatasi oleh Perda sehingga keberadan inovasinya sangat rendah.
” Kemudia modal dari pada RPH sangat kecil. Dan pendapat selama ini hanya dari distribusi pelayanan pemotongan,” katanya.
Maka dari itu, pihaknya juga akan mendorong ada penambahan penyertaan modal untuk meningkatkan produktifitas RPH Surabaya. Selain itu, lanjut AH. Thony, untuk meningkatkan dan pengembangan RPH Surabaya perlu didorong kewenangan RPH harus ini ditambah dan SDM (Sumber Daya Manusia) pun harus ditingkatkan, sebab dirinya melihat SDM RPH Surabaya terbatas dan tidak memiliki komponen yang lengkap.
“Manajemen tataniaga daging juga belum ada. Sebetulnya RPH adalah BUMD yang berfungsi sebagai penjaga ketercukupan kebutuhan masyarakat akan daging. Mulai dari penyertaan hewan, jasa potong hingga pendistribusian daging yang beredar di Surabaya,” terang AH. Thony.
Menurut AH. Thony RPH tidak bisa sendiri, memang perlu ada pemikiran yang komprehensif dan kepedulian dari lintas intansi seperti Dinas Pertanian untuk menjaga stabilitas kebutuhan hewan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat usai pemotongan limbahnya dapat dikelola dengan baik dan tidak mecemari lingkungan. ” Kemudia hasilnya dapat dimanfaatkab untuk kebutuhan kebutuhan pemupukan taman-taman kota,” tambahnya.
Sementara PD Pasar difungsikan untuk distribusi, kerena ada kerjasama dengan PD Pasar konsekuensinya RPH harus mempunyai Depo daging yang tugasnya mendistribusikan daging. Dan juga harus bekerja sama dengan dinas koperasi yang dapat mengelola bahan olahnya seperti olahan pentol dan kulit sapi yang bisa dibuat bahan kerajinan.
” Dari situ kita bisa mengkalkulasikan setiap kebutuhan untuk mebangun atau memberikan konstruksi siklus mata rantai kebutuhan daging masyakat,” pungkasnya. (KJ3/ADV)
