Gubernur Minta Kader PKK Hingga Dasa Wisma Ikut Sisir Masalah Katarak di Jatim

oleh
Khofifah saat membuka Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK – Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) - KesehatanTahun 2019 di Kantor Sekretariat TP PKK Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56A Surabaya, Rabu 9 Oktober 2019.

KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kader PKK di tingkat kab/kota sampai dengan dasa wisma menjadi garda terdepan (frontliner) dalam ikut menyisir masalah gangguan penglihatan atau katarak di Jatim. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan Universal Eye Health dan gerakan bebas katarak.

“Kami berharap para kader PKK bisa ikut menyisir dan mengidentifikasi terutama di kab/kota yang masih terdeteksi penderita katarak yang membutuhkan layanan kesehatan. Sehingga tim dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit dapat memberikan penjangkauan layanan,” kata Khofifah saat membuka Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK – Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) – KesehatanTahun 2019 di Kantor Sekretariat TP PKK Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56A Surabaya, Rabu 9 Oktober 2019.

Khofifahmengatakan, selain ikut menyisir, para kader PKK diharapkan bisa ikut melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan penanganan dan pencegahan masalah kesehatan terutama soal katarak secara lebih komprehensif.

“Penjangkauan layanan kesehatan baik dari Pemprov maupun Pemkab/Pemkot mungkin terbatas. Di sinilah peran para kader PKK hingga dasa wisma ini tetap menjadi andalan dan unggulan sebagai mitra pemerintah untuk ikut memberikan informasi penjangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga ke daerah-daerah,” katanya.

BACA JUGA: Cetak doker Ahli Operasi Katarak, KMU Gelar Workshop Phacoemulsifikasi

Dalam mengatasi masalah katarak ini, lanjutnya, Pemprov Jatim juga menggandeng beberapa instansi terkait seperti Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), Komite Mata Nasional (Komatnas), serta elemen strategis lainnya. Rencananya, pada 18 Oktober mendatang akan dilakukan pelantikan Komite Mata Daerah (Komatda) Jatim sebagai perpanjangan tangan Komatnas di daerah.

“Dengan adanya Komatda di daerah maka ini menjadi sinergi yang baik untuk kita bersama-sama mengatasi masalah katarak di Jatim. Tentunya dengan berbagai upaya seperti kegiatan sosial berupa operasi katarak gratis,” katanya.

Orang nomor satu di Jatim ini meyakini, dengan kerjasama, sinergi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak mulai dari kader PKK hingga dasa wisma, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, serta elemen strategis lainnya, maka masalah katarak ini bisa ditangani denganbaik.

“Yang tidak kalah penting dalam masalah kesehatan adalah soal pencegahan. Bagaimana masyarakat memulai perilaku hidup sehat, menciptakan lingkungan bersih serta membangun keluarga yang harmonis baik dari fisik maupun spiritual. Selain itu dengan komunikasi yang baik ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas,” pesannya.

BACA JUGA: 40 Dokter Spesialis Mata Menimba Ilmu Teknik Phacoemulsifikasi

Sebagaimana diketahui angka kebutaan akibat katarak diperkirakan mencapai 80 persen. Sementara prosentase katarak di JawaTimur saat ini mencapai 4,1 persen sementara rata-rata nasional tiga persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komite Mata Daerah dan Perdami berharap menargetkan  agar bebas katarak pada tahun 2023.

Sementara itu Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Arumi Emil Dardak mengatakan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kurang gizi hingga gizi buruk, penyakit menular dan penyakit tidak menular menunjukkan bahwa masalah kesehatan masih menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini.

“Pada hari ini kita semua yang hadir di tempat ini terutama para kader PKK sepakat untuk bersama bergerak mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga lingkungan agar bersih dansehat,” terangnya.

Untuk itu ia mengajak masyarakat termasuk kader PKK untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam berperilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat. Selain itu masyarakat diharapkan berperan aktif memantau kesehatan balitanya melalui posyandu serta merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan keluarga berencana. (humas/pemprov)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *