KILASJATIM.COM, SURABAYA – Degradasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sinyalemen nilai fundamental etika keadaban publik yang dilanggar sejak proses pencalonan pemimpin negara lewat legalisasi yang seharusnya inkonstitusional serta merendahkan martabat bangsa, menggugah Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia), Selasa (6/2/2024) melakukan seruan penegakan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan sikap Pertinasia, dalam rangka penegakan demokrasi di Indonesia, dilaksanakan di ruang R. Ing. Soekonjono lantai 1 kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dengan dihadiri segenap anggota Pertinasia.
Prof. Mulyanto Nugroho Rektor Untag Surabaya, sekaligus Ketua Pertinasia menyampaikan, untuk menyikapi perkembangan politik, hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan, maka di bawah pilar panji-panji nilai serta prinsip kebangsaan dan nasionalisme, segenap para Rektor, Ketua, Direktur Perguruan Tinggi menegaskan: menentang keras tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta segala bentuk turunannya berupa politik dinasti yang mengabaikan norma hukum dan moralitas.
“Kami menuntut agar Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik. Kami juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak
proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum 2024,” tegas Prof. Nugroho.
Lebih lanjut, Pertinasia juga menuntut penegakan aturan pemilihan umum dan etika penyelenggaraan pemilihan umum yang menjunjung tinggi asas kebebasan, kejujuran dan keadilan serta berpihak
kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Pertinasia menuntut pemberian sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan tindakan intimidasi yang bertentangan dengan upaya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Karena itu, kami juga mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ” tutup Prof. Nugroho.
Sementara itu, Drs. Andang Subaharianto, M.Hum., Sekjen Pertinasia menyampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat akademik di Indonesia cukup prihatin melihat fenomena, dan gejala, perkembangan politik akhir-akhir ini menjelang Pemilu 2024 ini.
“Kami khawatir, ada indikasi-indikasi yang memang membuat kami khawatir. Seperti misalnya, ketakutan kami terhadap politik tirani kembali lagi, mobilisasi penggunaan pemanfaatan birokrasi aparat negara, untuk kepentingan yang kita perlu duga itu untuk kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kontes-kontes tertentu, dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ” terang Andang Subaharianto.
Fenomena yang banyak diperbincangkan oleh publik, lanjut Andang seperti Bansos misalnya, dikhawatirkan juga tahun 2024 ini sesuai dengan data yang ada, ternyata sudah melampaui Bansos yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi. Ini sangat menkhawatirkan apalagi mendekati tahun politik.
“Pertinasia berharap, Pemilu 2024 yang akan datang, itu bisa dijamin, terlaksana dengan cara yang jujur, adil, yang tidak disertai dengan munculnya ketakutan-ketakutan bagi masyarakat serta segenap wsrga negara yang akan menyakurkan hak-hak politiknya. Karena itu kami serukan penegakan demokrasi untuk Indonesia melalui pernyataan sikap, ” pungkas Andang yang juga Rektor Untag Banyuwangi tersebut.(tok)
