Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan Hubungan Kelembagaan, Hermawan Wibowo saat paparan kepada sejumlah media se Jawa Timur di Batu, Jatim, Jumat (13/10/2023) (ist/dok)
KILASJATIM.COM, Malang – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama sejumlah media se-Jawa Timur mensosialisasikan peran dan fungsinya, utamanya terkait dengan mandat baru LPS, pasca disahkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK).
Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan Hubungan Kelembagaan, Hermawan Wibowo, mengatakan, perihal perubahan utama pengaturan terkait LPS sebagaimana yang tercantum di dalam UU P2SK, di antaranya terkait Program Penjaminan Polis. sesuai amanat UU No 4/2023, LPS merupakan penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.
“Nantinya, dalam penyelenggaraan PPP, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi, PPP akan mulai berlaku 5 tahun sejak UU P2SK diundangkan atau di tahun 2028.Dalam penyelenggaraan PPP, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program, adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat. Untuk mengetahui sehat atau tidaknya (potensi risiko) perusahaan asuransi tersebut, LPS akan berkoordinasi dengan OJK,” ujar Hermawan Wibowo, di acara Media Workshop LPS bersama Insan Media se-Jawa Timur, dihelat di Malang Jumat (13/10/2023).
LPS memandang, dengan disahkannya UU P2SK tersebut, ialah sebagai tonggak penguatan sektor keuangan, guna mendukung stabilitas sistem keuangan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Pada kesempatan tersebut Hermawan juga membocorkan tahun 2024 LPS membuka kantor perwakilan di sejumlah daerah. Di 2024, kantor perwakilan akan dibuka di Medan, Surabaya dan Makasar. Untuk kantor perwakilan LPS di Surabaya ditargetkan bisa dibuka pada April 2024
“Dengan adanya Kantor Perwakilan atau Kanwil di tiga daerah tersebut, LPS bisa lebih dekat dalam memberikan layanan edukasi dan penjaminan kepada nasabah perbankan umum maupun BPR,” katanya seraya menambahkan khusus di Surabaya, Kanwil LPS Surabaya akan membawahi wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.
Kebijakan membuka Kanwil di daerah tersebut juga sebagai bagian dari salah satu perubahan struktur organisasi dan
LPS menyambut baik adanya beberapa perubahan pengaturan tersebut, termasuk adanya mandat baru yang diberikan kepada kami. Perubahan struktur organisasi merupakan salah satu bentuk komitmen kami bersama untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya guna mengemban amanah baru yang diberikan.
Apalagi di wilayah ini, dari hasil survey LPS juga ada ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Di mana masyarakat sudah banyak yang tahu dan paham tentang lembaga keuangan serta kegiatan terkait lembaga keuangan, namun tingkat akses atau keterlibatan mereka dengan lembaga keuangan itu masih rendah.
Sementara saat ini disrupsi teknologi di sektor keuangan juga sangat dan semakin masif. “Kehadiran Kanwil baru di tiga daerah semoga bisa mengatasi hal tersebut bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentunya,” paparnya.
Hermawan juga menjelaskan mengenai tantangan lain di sektor keuangan saat ini, antara lain, masih rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, terlebih di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif.
“Berdasarkan survei LPS, tingkat literasi keuangan yang terendah salah satunya di wilayah Jawa Timur. Maka diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan literasi dan akses ke jasa keuangan, oleh karenanya kami sangat mengapresiasi insan media se-Jawa Timur yang terus mendukung untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” jelasnya.
PPP akan diterapkan mulai 5 tahun setelah UU P2SK diundangkan atau pada tahun 2028. Dalam melaksanakan PPP, perusahaan asuransi yang ingin berpartisipasi harus dinyatakan sehat, dan LPS akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai potensi risiko mereka.
Pengesahan UU P2SK ini dianggap oleh LPS sebagai tonggak penting dalam memperkuat sektor keuangan yang mendukung stabilitas sistem keuangan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui penjaminan dan resolusi.
LPS juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank. Dengan demikian, LPS berperan aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara.
PPP akan diterapkan mulai 5 tahun setelah UU P2SK diundangkan atau pada tahun 2028. Dalam melaksanakan PPP, perusahaan asuransi yang ingin berpartisipasi harus dinyatakan sehat, dan LPS akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai potensi risiko mereka.
Pengesahan UU P2SK ini dianggap oleh LPS sebagai tonggak penting dalam memperkuat sektor keuangan yang mendukung stabilitas sistem keuangan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.(nov)
