KILASJATIM.COM, Malang – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rapat Kerja (Raker) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Jawa Timur yang diselenggarakan di Kota Malang, Jum’at (15/9) malam.
Raker ini juga dihadiri Walikota Malang, para Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum dan Kepala BKD Pemprov Jatim serta para asisten dan kepala OPD Pemerintah Kota Malang.
Dalam sambutannya, Sekda Adhy mengajak semua Sekda Kabupaten/Kota untuk terus memberikan pelayanan terbaik, terlebih di tahun 2024 banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, sehingga kekosongan tersebut akan diisi dengan adanya penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah.
“Ini persoalan kultur sebenarnya, siapapun penggantinya layanan harus tetap berjalan dengan baik. Maka kita harus memastikan semua berjalan dengan normal, pembangunan tetap normal,” katanya.
Adhy juga menambahkan bahwa eksistensi Sekda dalam pembangunan sangat berperan penting, karena menjadi kunci penggerak birokrasi yang memiliki peran
penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi.
Karena itu menurutnya, Sekda perlu menata birokrasi dengan mewujudkan pelayanan prima, supaya harapan masyarakat untuk hidup lebih baik tercapai, dan mereka bisa merasakan keberadaan pemerintah. Selain itu, akuntabilitas kinerja perlu diperhatikan demi terwujudnya pemerintah yang lebih berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab.
“Reformasi birokrasi kali ini tantangannya semakin berat, reformasi harus reformasi berdampak, lalu tematik dan berdampak, baik kemiskinan, investasi, teknologi dan program prioritas, serta bagaimana penyederhanaan organisasi,” ungkapnya.
Di akhir, Adhy juga menegaskan kalau Sekda harus berada pada posisi netralitas dalam kontestasi politik, karena Sekda adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang mempunyai kewajiban untuk netral dan hal tersebut sudah menjadi aturan yang harus ditegakkan bersama.
“Kami tegaskan lagi, kita sudah berikrar bersama untuk bagaimana kita netralitas ASN bisa ditegakkan, oleh karena itu sebentar lagi akan diuji bagaimana kita
menerapkan ASN yang netral, tentu banyak yang kita lakukan antisipasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Forsesdasi dibentuk sebagai wadah bagi seluruh Sekretaris Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan nasional, yang terkait dengan pemerintahan daerah dan sekaligus menjadi sarana untuk saling bertukar
pengalaman.
Pendirian Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (nic)
