Gubernur-Forkompimda Rakor Siaga Bencana Hidrometeorologi  

oleh
Rapat koordinasi yang dibuka Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur digelar dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.

KILASJATIM.COM, Surabaya – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi maupun Forkopimda 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur menghadiri rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Senin (23/12) sore.

Rapat koordinasi yang dibuka Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur ini digelar dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.

Gubernur Jatim, Khofifah memaparkan, Jawa Timur terancam 12 jenis potensi bencana, baik geologi, hidrometeorologi, bencana alam, dan bencana non-alam. Bencana hidrometeorologi yang paling dominan. Adapun 12 potensi bencana itu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, wabah penyakit, erupsi gunung, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran hutan dan lahan.

Data Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jatim menunjukkan, terjadi 437 kejadian bencana kategori tinggi dan sedang di Jatim sampai Desember ini. Dari total bencana yang terjadi, angin kencang mendominasi sebanyak 36 persen, banjir 25 persen, angin puting beliung 8 persen, tanah longsor 7,5 persen, lalu karhutla, gempa bumi, dan sejumlah bencana lainnya sebesar 23,5 persen.

BACA JUGA: Nataru 2020 Aman, Tertib, dan Baik ada di Pundak TNI/Polri  

Lokus kejadian bencana di atas tersebar di 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bencana itu mengakibatkan 15 jiwa melayang, 62 orang luka-luka, 2.234 jiwa mengungsi, dan 4.523 rumah rusak. “Di masa mendatang tantangan penanganan bencana semakin berat, mengingat dari tahun ke tahun kualitas dan intensitas bencana semakin meningkat dan semakin beragam,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi itu, Khofifah minta semua pihak yang tergabung dalam Forkopimda mengumpulkan informasi terkait bencana, menganalisis dan menindaklanjuti dengan pengurangan risiko. “Upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak ini harus dimulai saat prabencana. Bencana ini adalah urusan bersama, mencegahnya juga harus bersama-sama,” ujarnya.

Perlu diketahui, rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti Perda Jatim 3/2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Khofifah menegaskan, dengan aturan itu, penanganan bencana yang sebelumnya berorientasi pada pola reaktif/proaktif, sekarang lebih pada pola penanganan preventif berbasis pengurangan resiko bencana (PRB). (kominfo/kj6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *