Kiri ke kanan: Caroline Chua (Head of Asia Pacific Decarbonization for BloombergNEF), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN), dan Kathy Wu (Regional President APAC of BP) dalam Forum AIPF . (kilasjatim.com/dok)
KILASJATIM.COM, Jakarta – PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas energi dunia guna memastikan ketahanan energi nasional. Dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kolaborasi dalam transisi energi adalah kunci penting menyeimbangkan trilema energi, yaitu _security_, _affordability_, dan _sustainability_.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat. Forum ini akan menjadi _platform_ bagi negara-negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek-proyek nyata yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik.
“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan lebih berkelanjutan untuk kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik,” kata Erick.
Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, permintaan pasokan listrik juga semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan bersama, bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan energi.
Menurut Darmawan, transisi energi kini semakin dimungkinkan karena tarif listrik dari energi baru terbarukan (EBT) semakin murah. Namun, kendala terbesar transisi energi adalah di sektor pembiayaan. Mengingat karakter pembangkit EBT yang membutuhkan investasi _capital expenditure_ besar di awal, meski ongkos operasionalnya relatif lebih murah.
“Untuk menjalankan komitmen ini, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Memang tantangannya sangat besar, namun dengan adanya forum seperti AIPF ini memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus melangkah maju bersama-sama,” ungkapnya.
Darmawan menambahkan dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
“Kami sedang dalam proses merancang dan mendesain ulang perencanaan ketenagalistrikan nasional. Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun _green enabling super grid_ untuk menghubungkannya,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan, saat ini PLN dalam proses mendesain dan membangun _end-to-end smart grid_. Dengan jaringan baru ini, PLN dapat meningkatkan porsi pembangkit energi surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW. Pengembangan _green enabling super grid_ dan _end-to-end smart grid_ ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian sumber EBT dengan pusat _demand_ listrik dan mengakomodasi penetrasi EBT _variable_ yang sangat masif.
Sistem inilah yang ke depan akan digunakan untuk mendukung pembangunan ASEAN Power Grid. Sistem ini diproyeksikan mampu menghubungkan transmisi lintas negara-negara di ASEAN, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura dan Indonesia.
“ASEAN Power Grid bukan hanya soal listrik. Namun hal ini mencerminkan kekuatan baru ASEAN. Mencerminkan perubahan ASEAN yang sebelumnya terfragmentasi menjadi ASEAN yang bersatu, demi satu tujuan, kemakmuran bagi kawasan Asia Tenggara,” pungkas Darmawan.
CEO Canada Business Council Goldy Hyder mengamini terkait menjalankan transisi energi tidak bisa serta merta mengabaikan keterjangkauan dan ketahanan energi. Langkah transisi energi, menurut Hyder juga perlu mengedepankan aspek keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat di dunia.
“Prinsip utama dalam mencapai sebuah target tidak bisa mengabaikan ketahanan energi, prinsip yang berkelanjutan dan juga keterjangkauan. Langkah-langkah perlu dipetakan secara matang dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” tambah Hyder. (nov)
