KILASAJATIM.COM, Surabaya – Kampung menjadi salah satu kawasan pemukiman yang akan dipertahankan Pemkot Surabaya. Bahkan sempat menjadi salah satu program yang diusung Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota yang mengantar Surabaya meraih penghargaan Lee Kuan Yew Award.
Kini kebijakan tersebut diteruskan Wali Kota Eri Cahyadi dengan menganggarkan Rp 509 miliar melalui dana kelurahan yang sebagian besar untuk infrastruktur di perkampungan.
DPRD Surabaya pun meminta warga ikut mengawal dana kelurahan yang saat ini sedang dibahas Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Wali Kota.
Anggota Pansus LKJP Wali Kota, Eri Irawan berharap jangan sampai arah kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang progresif terkait penataan kampung tidak mampu diterjemahkan Camat dan Lurah.
“Sebagian Dana Kelurahan akakn dimulai pada akhir April atau awal Mei 2025 harus menjadi momentum strategis untuk menata kampung. Jangan sampai Camat dan Lurah tidak serius,” tegas anggota Pansus LKJP, Eri Irawan saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
Politisi PDIP Surabaya ini juga mengingatkan pengelolaan Dana Kelurahan diperlukan koordinasi seluruh pihak untuk memastikan pengerjaan yang dapat menimbulkan masalah baru.
Contohnya, saat pembangunan infrastruktur menimbulkan kerusakan jaringan pipa PDAM sehingga aliran PDAM ke rumah warga menjadi mati.
“Tak hanya saat pengerjaan, yang perlu diperhatikan pasca atau setelah pengerjaan juga wajib menjadi perhatian. Jangan sampai banyak bekas material pembangunan mengganggu aktivitas warga karena menghalangi akses pintu rumah warga,” ungkap Eri yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.
Terakhir, Eri mewanti-wanti saat pengadaan material atau barang untuk infrastruktur kampung harus dipastikan proses pengadaannya agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. (cit)
