BPH Migas Berharap Pemda Lakukan Percepatan Pembangunan Jargas Rumah Tangga

oleh -178 Dilihat

Para pembicara di forum Leadership Forum PGN – PWI Jawa Timur yang berlangsung di  Surabaya, Kamis (27/02/2025). (kilasjatim.com/nova)

KILASJATIM.COM, Surabaya –  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan bahwa transisi energy dari LPG 3 Kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang telah terealisasi. Upaya untuk melakukan transisi energi dari LPG 3 Kg menuju gas bumi  juga dinilai masih belum ideal. Sementara kebutuhan gas rumah tangga sangat besar.

Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi. Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen. Sedangkan, kontribusi energi listrik, minyak tanah dan arang tak sampai satu persen meskipun digabungkan.

Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan,  pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke PSN (Proyek Strategis Nasional). Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan, masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.

“Ini jadi dilema karena kebutuhan LPG yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen. Sisanya harus didapat dari impor. Kondisi tersebut membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun,” ujar Wahyudi disela acara Leadership Forum PGN – PWI Jawa Timur di Surabaya.

Ditanbahkan Wahyudi disela Anas, realisasi tersebut memang 8% di bawah anggaran yakni Rp 82,8 triliun. Karena harga LPG global memang sedang turun. Seharusnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami suprlus. Jaringan Jatim- Jateng masih surplus 134,28 mmscfd.

Baca Juga :  PGN Lunasi Utang Obligasi Dollar AS,  Sukses Kelola Kinerja yang Sehat dan Berkelanjutan

“Tantangannya adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakali hal tersebut.  Seperti di Sleman ada proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG. Jadi, CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ jelasnya.

Untuk bisa menjalankan rencana tersebut perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas. Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.

“Di aturannya,  masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat. Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ urainya.

Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas. (kilasjatim.com/nova)

Sementara itu,  Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN bagaimana Pemprov Jatim bisa memberikan support dalam persoalan ini. Terlebih saat ini momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 Kg.

“Dalam hal ini PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN. Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas melon akan dikurangi. Kalau gas melon berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,”  jelasnya.

 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam hal percepatan, telah melakukan koordinasi . pemprov  punya PJU yang mengelola trading gas di Jatim. Harapannya bisa bekerjasama dan tingkat ekonominya juga harus dipikirkan jika pihak swasta masuk.

Baca Juga :  3 Proyek Strategis Subholding Gas Pertamina Potensial Tekan 5 Juta Ton Emisi Karbon

“Contohnya  saja ada  perumahan yang belum terakomodir pembangunan jargasnya, kemudian PJU sebagai pihak swasta kerjasama dengan PGN. Apakah harga jualnya menarik karena ketika tidak menarik, pihak swasta tidak akan mau bekerjasama,” tegasnya.

Demikian pula bagaimana regulasinya sehingga nanti PJU bisa investasi dimana. Tadi kami sudah berbicara dengan BPH Migas, dengan pak Wahyudi, dengan PGN sendiri, ayo kita kolaborasi.

” Tujuannya ketika jargas PGN bsia berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” urai Aftabuddin.

General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto. (kilasjatim.com/nova)

Pada kesempatan yang sama, General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air. Tahun ini, dia mengatakan bahwa target pemasangan jargas non APBN di tanah air mencapai 200 ribu sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, pihaknya menargetkan bisa 50 ribu – 60 ribu sambungan.

Untuk bisa menggenjot angka tersebut, pihaknya melakukan berbagai cara. Salah satunya, dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah.

’’Pada dasarnya memang perlu ada sinergi untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ pungkasnya. (nov)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.