KILASJATIM.COM, Surabaya: Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memprioritaskan tiga hal dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yaitu kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pencegahan stunting
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan bahwa visi misi APBD 2025 harus mengacu pada semangat gotong royong.
“Menurut saya ada tiga prioritas yang harus ada di APBD 2025, yakni kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pencegahan stunting,”ungkap Reni, Kamis, 8/9/2024.
APBD tersebut, lanjut Reni, juga harus memiliki keselarasan dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Di lini kesejahteraan, terdapat beberapa program termasuk penanganan kemiskinan, penyiapan lapangan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan ibu dan anak, hingga anggaran untuk pendidikan.
Di sisi ekonomi, APDB Kota Surabaya harus memiliki semangat peningkatan ekonomi secara berkelanjutan. Karena jika ekonomi meningkat, maka ketersediaan lapangan kerja akan semakin luas dan pengangguran akan terkurangi. Daya beli masyarakat juga ikut terangkat naik.
Prioritas ketiga yaitu pencegahan stunting. Surabaya adalah daerah dengan angka stunting terendah di Jatim. Meski demikian Surabaya harus tetap melakukan pencegahannya agar presentase stunting yang saat ini masih dikisaran 4,2 % bisa terus turun.
“Terpenting, keterlibatan dan kontribusi warga. Apalagi sudah ada kader Surabaya Hebat, RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan harus diperkuat. Terlebih belakangan tengah ramai berita tentang gagal ginjal dan diabetes yang menyerang usia dini. Harus terus dilakukan upaya preventif, promotif, edukatif serta pengawasan di lini kesehatan. Jika biasanya hanya menyasar pada bayi dan ibu hamil, kini juga harus diperhatikan untuk anak-anak dan remaja,”ujar Reni.
Reni juga mengingatkan agar Pemkot senantiasa mematuhi proporsi belanja dalam APBD. Misalnya, belanja pendidikan wajib 20%, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%, dan belanja infrastruktur maksimal 40%. Politisi PKS yang akan duduk di Gedung Senayan tersebut berharap Pemkot bisa bijak dalam membelanjakan APBD sesuai proporsi. Sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.(ADV/den)