KILASJATIM.COM, Surabaya – Industri kelapa sawit dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, besarnya peran industri ini juga diikuti sejumlah tantangan, mulai dari persoalan lingkungan hingga keberlanjutan perkebunan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertajuk “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability”, di Ballroom Mercure Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, sawit bukan sekadar persoalan perkebunan di daerah, melainkan sektor strategis yang berdampak terhadap perekonomian nasional. Terlebih, kontribusi industri hilir sawit dinilai sangat besar.
Menurutnya, workshop tersebut tidak dimaksudkan menjadi corong pengusaha maupun forum untuk menghakimi industri sawit. Pers berperan menyampaikan informasi secara objektif, termasuk fakta yang mungkin tidak selalu menguntungkan pihak tertentu.
“Harapannya, melalui workshop ini kita bisa melihat kebenaran tentang sawit, termasuk berbagai stigma yang selama ini berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Edi Martono mengatakan, produk sawit telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai produk kebutuhan rumah tangga, mulai dari sabun, pasta gigi hingga kosmetik, memanfaatkan bahan turunan kelapa sawit.
Menurut Edi, industri sawit juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dia menyebut industri ini mampu memberikan sumbangan devisa hingga US$ 39 miliar saat pandemi COVID-19.
“Ini industri yang sangat tangguh dan harus dijaga,” katanya.
Edi juga menyebut sekitar 16 juta orang terlibat dalam industri sawit saat ini. Dari total perkebunan sawit nasional, sekitar 41 persen merupakan perkebunan rakyat, sedangkan sisanya dikelola BUMN dan perusahaan swasta.
Terkait keberlanjutan, Edi menyampaikan Indonesia telah memiliki standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain itu, pemerintah memberlakukan moratorium pembukaan lahan baru melalui Instruksi Presiden sejak 2019.
Meski demikian, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait perkebunan rakyat dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Edi turut menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan persyaratan tertentu. Dia menilai aturan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan kebakaran berulang.
Di sisi lain, pemanfaatan sawit untuk energi terbarukan juga terus didorong melalui program biodiesel. Edi menyebut bauran biodiesel yang saat ini sebesar 13 persen direncanakan meningkat menjadi 17 persen pada tahun depan.
Besarnya kontribusi ekonomi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi industri sawit untuk memastikan pengelolaannya berjalan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. (cit)
