KILASJATIM.COM, Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Tidak sekadar menyetujui pengesahan anggaran, PKB mendorong agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan menghasilkan manfaat nyata.
Pandangan akhir tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Gina Balanza Mulia, dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso di Graha Paripurna, Rabu (11/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Gina menegaskan bahwa Fraksi PKB menyetujui Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai 15 catatan strategis yang dinilai penting untuk menentukan arah pembangunan Bondowoso ke depan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah usulan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. PKB mendorong Bupati Bondowoso menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus agar kelompok masyarakat paling rentan mendapatkan keringanan beban ekonomi.
PKB juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu dioptimalkan. Pemerintah daerah didorong menyusun peta jalan atau *road map* penatausahaan aset, mulai dari kejelasan status kepemilikan, kondisi aset, potensi ekonomi hingga target penyelesaian berbagai persoalan administrasi dan hukum.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap rencana pengembangan RSUD dr. H. Koesnadi melalui skema pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). PKB menilai pengembangan rumah sakit harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar pembangunan fisik.
Bahkan, fraksi ini mengingatkan agar skema pinjaman benar-benar didasarkan pada perhitungan kemampuan keuangan dan kajian kelayakan yang matang. Jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pelayanan atau mempersempit akses warga miskin terhadap layanan kesehatan.
Sektor pendidikan juga mendapat sorotan serius. PKB secara khusus mendorong realisasi program **Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana** bagi keluarga kurang mampu mulai tahun 2027.
Program tersebut dinilai bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
PKB berharap program itu memiliki mekanisme yang jelas, menggunakan data sosial ekonomi yang valid, serta memprioritaskan keluarga kurang mampu yang belum memiliki anggota keluarga berpendidikan sarjana.
Sementara di bidang infrastruktur, PKB mengapresiasi program Ruas Jalan Tuntas (RANTAS). Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak hanya berorientasi pada panjang jalan yang dibangun maupun besarnya anggaran yang terserap.
Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kesesuaian spesifikasi teknis, transparansi pengadaan hingga pengawasan dan pemeliharaan harus menjadi perhatian utama.
Persoalan lingkungan perkotaan turut masuk dalam daftar rekomendasi. PKB mendorong perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk pembangunan sabuk hijau atau *green belt* yang direncanakan secara matang dan berkelanjutan.
Dalam dokumen pendapat akhirnya, PKB mencatat luas RTH yang dikelola langsung pemerintah daerah sebesar 7,18 hektare berdasarkan Buku Profil Satu Data Bondowoso tahun 2024.
Tak hanya itu, PKB juga meminta pemerintah mencari solusi agar program pupuk gratis bagi petani tembakau dapat direalisasikan pada 2027, setelah belum optimal pada tahun anggaran sebelumnya.
Dukungan terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur 2027 juga menjadi perhatian. PKB mendorong penambahan alokasi anggaran KONI agar pembinaan atlet dan persiapan cabang olahraga dapat berjalan lebih maksimal.
Sejumlah persoalan lainnya yang turut disoroti meliputi penataan manajemen ASN berbasis sistem merit, pengelolaan hibah yang transparan, pengembangan pembiayaan kreatif atau *creative financing*, sosialisasi mekanisme SIPD RI Refactoring, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, optimalisasi Command Center Diskominfo, hingga pemberian penghargaan bagi siswa, santri dan mahasiswa berprestasi.
Menutup pendapat akhirnya, Gina melalui pandangan Fraksi PKB menegaskan bahwa pembangunan Bondowoso tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dikerjakan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, pelayanan dasar dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan.
“Setiap program harus memiliki target yang dapat dievaluasi. Setiap anggaran harus memiliki hasil yang dapat dirasakan. Dan setiap kebijakan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan secara adil,” demikian penegasan Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya.
PKB juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
Pesan yang ingin ditegaskan Fraksi PKB cukup jelas: APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran.(wan)
