KILASJATIM.COM, Jakarta – Sebanyak 11 perusahaan di Kalimantan masuk dalam daftar perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerima rekomendasi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, termasuk pencabutan hak guna usaha (HGU).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, 11 perusahaan itu tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Berikut daftar 11 perusahaan yang disebut Nusron beserta lokasi operasinya:
- PT NMIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron mengatakan, pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Tindak lanjutnya berbeda-beda, mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian lahan, hingga evaluasi izin usaha perkebunan.
Tiga perusahaan masuk klaster pertama dan seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dicabut. Pemerintah mempertimbangkan luas area yang terbakar, kejadian kebakaran berulang, serta ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Sementara itu, sejumlah perusahaan lain masih menjalani evaluasi. Ada perusahaan yang HGU-nya telah berakhir, ada yang belum memiliki HGU meski sudah mengantongi izin usaha perkebunan, dan ada pula yang masih didalami untuk menentukan pencabutan izin secara keseluruhan atau sebagian.
Berdasarkan penelusuran terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner, Nusron menyebut sejumlah perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya berasal dari dalam negeri.
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman sebelum menerbitkan keputusan pencabutan HGU. Hasil akhir penindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan diumumkan setelah proses itu selesai. (cit)
