KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah menyiapkan penindakan terhadap 11 perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Tindak lanjutnya beragam, mulai dari pencabutan seluruh hak guna usaha (HGU), pencabutan sebagian lahan, hingga evaluasi izin usaha perkebunan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pencabutan HGU 11 perusahaan tersebut.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Pemerintah membagi 11 perusahaan itu ke dalam lima klaster berdasarkan status perizinan dan hasil pemeriksaan terhadap kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.
Klaster pertama terdiri dari tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya akan dicabut. Ketiganya yakni PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Menurut Nusron, keputusan itu diambil karena kebakaran terjadi di lebih dari 50 persen area konsesi dan berulang. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi serta menangani kebakaran.
Selain itu, ketiganya disebut melanggar ketentuan dalam surat keputusan pemberian HGU.
Klaster kedua mencakup satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan lahan seluas 2.300 hektare akan diambil alih negara.
Klaster ketiga terdiri dari tiga perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Nusron memastikan HGU untuk ketiga perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP mereka.
Nusron menyebut perusahaan-perusahaan itu diduga mengalami kebakaran berulang dan tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Selain itu, ada perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, tetapi belum menjalankan kegiatan perkebunan.
Klaster keempat hanya mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 1.510 hektare yang sebagian HGU-nya akan dicabut.
Pencabutan tidak dilakukan seluruhnya karena tingkat kebakaran di area konsesi perusahaan itu tercatat kurang dari 50 persen.
Sementara itu, tiga perusahaan masuk klaster kelima dan masih dalam pemeriksaan. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemerintah masih melakukan inspeksi lapangan dan mencocokkan data untuk menentukan apakah HGU perusahaan tersebut akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian.
Nusron mengatakan, setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, pemerintah akan menyusun surat keputusan pencabutan HGU dan mengumumkannya.
Berdasarkan penelusuran terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner (BO), Nusron menyebut sebagian perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya berasal dari dalam negeri.
“Ada yang dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan ada juga dari dalam negeri,” ujarnya.
Pemerintah kini masih menyelesaikan proses pemeriksaan dan penentuan sanksi. Keputusan akhir terkait pencabutan izin akan diumumkan setelah seluruh tahapan tersebut rampung. (cit)
