KILASJATIM.COM, Jakarta – Utang pemerintah hingga akhir September 2026 mencapai Rp 10.326,93 triliun. Angka tersebut bertambah Rp 33,24 triliun dibandingkan posisi akhir Juni 2026 yang sebesar Rp 10.293,69 triliun.
Meski secara nominal meningkat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru turun. Pada akhir September 2026, rasionya tercatat 40,30%, lebih rendah dibandingkan posisi kuartal II-2026 sebesar 41,26%.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dikutip Jumat (6/11/2026), pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR dalam laporannya.
Utang pemerintah terdiri atas dua instrumen, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Mayoritas utang berasal dari penerbitan SBN yang mencapai Rp 8.962,40 triliun atau 86,79% dari total utang. Sementara itu, pinjaman tercatat Rp 1.364,53 triliun atau 13,21%.
Dengan komposisi tersebut, SBN masih menjadi instrumen utama pembiayaan utang pemerintah hingga akhir kuartal III-2026. (cit)
