KILASJATIM.COM, Bondowoso – Upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, terus diperkuat melalui intervensi kesehatan, pendampingan keluarga berisiko, hingga dukungan anggaran desa. Evaluasi terhadap 31 indikator menjadi langkah penting untuk mengukur capaian sekaligus menentukan strategi lanjutan dalam mencegah stunting sejak dini.
Camat Pujer Zulfikar Ardiansyah, S.H., M.M., dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagian besar indikator percepatan penurunan stunting pada Semester I Tahun 2026 telah memenuhi atau melampaui target. Meski demikian, sejumlah indikator masih memerlukan perhatian dan penguatan agar program berjalan lebih optimal.
Berdasarkan data evaluasi, pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) tercatat mencapai 100 persen pada kelompok sasaran yang terdata. Sementara itu, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,51 persen, sedangkan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 97,13 persen.
“Capaian yang sudah memenuhi target perlu dipertahankan, sedangkan indikator yang belum optimal harus menjadi perhatian bersama. Pemantauan pertumbuhan balita, validasi data, dan pendampingan keluarga berisiko perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan stunting berjalan lebih efektif,” ujar Zulfikar. Rabu 21/10/2026
Meski menunjukkan capaian positif, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi di bawah dua tahun (baduta) tercatat sebesar 85,94 persen. Adapun penemuan kasus pneumonia pada balita mencapai 91,19 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam meningkatkan pemantauan kesehatan anak, deteksi dini, serta tindak lanjut pelayanan kesehatan. Dengan pemantauan yang berkesinambungan, potensi gangguan pertumbuhan maupun masalah kesehatan pada balita diharapkan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Pada periode Januari hingga Juni 2026, tercatat 132 sasaran teridentifikasi dalam data rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 sasaran mendapatkan rujukan dan seluruhnya tercatat telah memperoleh layanan serta tindak lanjut.
Menurut Zulfikar, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Keterlibatan pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, penyuluh keluarga berencana, dan Tim Pendamping Keluarga diperlukan untuk memastikan keluarga yang membutuhkan pendampingan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan. Kami berharap koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, Puskesmas, kader, dan seluruh pihak terkait terus ditingkatkan sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga sasaran,” tambahnya.
Upaya pencegahan dilakukan melalui intervensi spesifik yang menyasar ibu hamil, balita, remaja, dan ibu menyusui. Kegiatan tersebut meliputi kelas ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK) atau berisiko KEK, imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vitamin A, serta penanganan masalah gizi.
Bagi remaja, intervensi dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah, skrining anemia, dan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Sementara itu, bagi ibu menyusui dan bayi baru lahir, upaya yang dilakukan mencakup inisiasi menyusu dini, dukungan ASI eksklusif, skrining bayi baru lahir, serta penanganan bayi dengan berat badan lahir rendah.
Selain intervensi kesehatan, pendekatan sensitif turut diperkuat melalui verifikasi keluarga berisiko stunting, edukasi dan konseling oleh TPK, rembuk stunting, serta penggerakan kader dan penyuluh keluarga berencana. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterlibatan keluarga sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Dari sisi pembiayaan, dukungan anggaran penanganan stunting melalui Dana Desa di Kecamatan Pujer pada 2026 tercatat sebesar **Rp907.791.606**. Anggaran tersebut mencakup pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, dukungan kader, pengadaan peralatan Posyandu, penyediaan air bersih, serta kegiatan pendukung lainnya.
Zulfikar juga menekankan pentingnya memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tepat sasaran, disertai bukti pelaksanaan serta evaluasi manfaat bagi keluarga penerima.
“Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan disertai evaluasi. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat dipantau dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan perhatian dalam pencegahan stunting,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kecamatan Pujer mendorong pemutakhiran data sasaran, penguatan pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan pendampingan keluarga berisiko, serta fasilitasi akses jaminan kesehatan dan dokumen kependudukan.
Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa juga perlu diperkuat melalui pemantauan penggunaan anggaran dan evaluasi capaian secara berkala. Setiap tindak lanjut diharapkan memiliki penanggung jawab serta target penyelesaian yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau.
Melalui penguatan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan, Kecamatan Pujer berharap upaya pencegahan stunting dapat berjalan semakin efektif. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus mewujudkan generasi Bondowoso yang sehat dan berkualitas.(wan)
