KILASJATIM.COM, Bondowoso – Keselamatan jemaah dan transparansi pengelolaan dana menjadi dua hal penting yang harus mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kesiapan kesehatan calon jemaah pun perlu dilakukan sejak dini agar mereka dapat memenuhi persyaratan keberangkatan ke Tanah Suci.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Anggota DPR RI Komisi VIII, Ina Ammania, dalam kegiatan Reses IV sekaligus Diseminasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang Penyelenggaraan Haji Tahun 2027 di Hotel Ijen View, Bondowoso, Rabu (21/10/2026).
Ina menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar urusan pemberangkatan jemaah, melainkan amanah besar negara yang harus dijalankan dengan pelayanan berkualitas, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta perlindungan terhadap keselamatan jemaah.
“Negara wajib hadir memberikan pelayanan terbaik kepada setiap warga negara yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan, setiap kebijakan yang diambil, dan setiap pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.
Menurut Ina, transparansi pembiayaan penting agar masyarakat memahami penggunaan dana haji, termasuk besaran biaya yang dibayar langsung oleh jemaah dan porsi pembiayaan yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.
Dalam paparannya, kuota haji nasional untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut meliputi 201.585 jemaah haji reguler, 1.735 petugas dan pembimbing, serta 17.680 jemaah haji khusus.
Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per orang, setara dengan 55,50 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Adapun 44,50 persen sisanya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, dengan rata-rata Rp43.817.526,35 per jemaah. Total nilai manfaat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan haji 2027 mencapai sekitar Rp8,83 triliun.
**Kesehatan Jadi Syarat Penting Keberangkatan**
Selain pembiayaan, Ina turut menyoroti semakin pentingnya kesiapan kesehatan calon jemaah melalui pemenuhan persyaratan *istitha’ah* kesehatan.
Ia mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak boleh hanya dilakukan sebagai formalitas menjelang keberangkatan. Calon jemaah perlu mempersiapkan kondisi fisik jauh-jauh hari, mengingat rangkaian ibadah haji membutuhkan stamina yang baik.
Data evaluasi haji 2026 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut mencatat sebanyak 345 calon jemaah batal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, tercatat 369 jemaah wafat selama penyelenggaraan haji 2026, dengan sebagian besar berasal dari kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya melindungi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Calon jemaah diimbau rutin memeriksakan kesehatan, mengikuti anjuran tenaga medis, mengendalikan penyakit kronis, menjaga pola makan, serta berolahraga sesuai kemampuan.
Di sisi lain, persiapan administrasi juga perlu dilakukan lebih awal. Calon jemaah diminta memantau estimasi keberangkatan melalui aplikasi Pusaka atau situs resmi haji.go.id serta memastikan data pribadi dan dokumen identitas sesuai dengan ketentuan.
Melalui kegiatan reses dan diseminasi tersebut, Ina berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pembiayaan, persyaratan kesehatan, dan tahapan persiapan haji 2027.
Dengan pengelolaan dana yang transparan, pelayanan yang akuntabel, serta kesiapan jemaah sejak dini, penyelenggaraan ibadah haji diharapkan semakin baik dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang akan menunaikan rukun Islam kelima.(wan)
