KILASJATIM.COM, Surabaya – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak cukup diukur dari ketersediaan stok nasional. Keandalan distribusi dan kecepatan merespons perubahan permintaan juga menjadi faktor penting untuk mencegah kelangkaan.
Akademisi Universitas Kristen Petra (UK Petra), I Gede Agus Widyadana, S.T., M.Eng., Ph.D., yang juga Ketua Program Global Logistics and Supply Chain (GLSC) Fakultas Teknologi Industri UK Petra, menilai tata kelola rantai pasok BBM perlu lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. “Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” ujar Gede.
Menurut dosen yang telah mengajar selama 30 tahun tersebut, penetapan persediaan minimum yang tidak memperhitungkan perubahan waktu pengiriman dan permintaan berisiko memicu kekosongan stok (stockout) hingga pembelian panik (panic buying).
Perubahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi juga perlu diantisipasi. Data BPH Migas yang dikutip Gede mencatat lonjakan konsumsi Pertalite sebesar 12,92 persen pada Juli 2026, menyusul kenaikan harga Pertamax. Perubahan permintaan antardaerah, lanjutnya, dapat memicu bullwhip effect atau lonjakan kebutuhan yang merambat di sepanjang rantai pasok.
Untuk mencegah gangguan berulang, Gede mendorong pemerintah dan Pertamina mengintegrasikan sistem pemantauan stok secara real-time dari hulu hingga SPBU melalui teknologi Internet of Things (IoT). Selain itu, kapasitas terminal dan fleksibilitas armada transportasi perlu dievaluasi, disertai protokol darurat serta koordinasi lintas lembaga yang cepat dan akuntabel.
Ia menilai hambatan penanganan krisis tidak selalu terletak pada teknologi, tetapi juga pada aturan yang kurang fleksibel.
“Prinsip kehati-hatian (Good Corporate Governance) tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” jelasnya.
Menurut Gede, Indonesia membutuhkan tata kelola rantai pasok energi lintas lembaga yang mampu mengantisipasi gangguan, mengalihkan pasokan, dan mengambil keputusan dalam hitungan jam. Dengan demikian, data stok dapat menjadi dasar tindakan cepat agar pasokan BBM tetap terjaga di seluruh wilayah.(tok)
