KILASJATIM.COM, Bondowoso — Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027.
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso. Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso, H. Kukuh Rahardjo, ST, MM.T, menegaskan bahwa APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai dokumen fiskal tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pemandangan umumnya, FPG menyoroti sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan APBD 2027, mulai dari digitalisasi pemerintahan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, pariwisata, penanganan kekeringan hingga pengelolaan PDAM.
Salah satu sorotan FPG adalah keberadaan Command Center Kabupaten Bondowoso. Menurut fraksi tersebut, fasilitas yang sudah dimiliki pemerintah daerah itu perlu direvitalisasi agar tidak hanya menjadi ruang monitoring, tetapi berkembang menjadi pusat data dan informasi strategis daerah.
FPG meminta adanya integrasi data antar-OPD sehingga pimpinan daerah memiliki basis data yang akurat untuk menentukan kebijakan. Data mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, PAD, investasi, pariwisata hingga harga pangan dinilai perlu dapat dibaca secara terpadu.
Di sisi lain, FPG juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Bondowoso. Berdasarkan data pemerintah daerah yang bersumber dari BPS, pertumbuhan ekonomi Bondowoso pada 2025 mencapai 5,32 persen, sementara pada Triwulan II 2026 tercatat 5,83 persen secara year-on-year.
Atas kondisi tersebut, FPG meminta pemerintah daerah melakukan review terhadap RPJMD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Review tersebut dinilai penting agar target pembangunan tetap sesuai dengan kondisi objektif dan kapasitas aktual daerah.
Pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. FPG meminta pengadaan alat kesehatan dalam APBD 2027 benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan, jumlah dan karakteristik pasien, jenis penyakit dan kasus rujukan, kapasitas alat yang tersedia, tingkat utilisasi, kebutuhan ruang, serta kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Khusus di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, fraksi mengingatkan agar pengadaan alat tidak berhenti pada ketersediaan secara administratif. Peralatan yang dibeli harus benar-benar dapat dimanfaatkan dan didukung SDM, ruangan, pemeliharaan serta sistem pelayanan yang memadai.
Sorotan berikutnya diarahkan pada program Bondowoso Menyala. FPG meminta pemerintah daerah tidak hanya menghitung biaya pembangunan PJU, tetapi juga memastikan kemampuan anggaran untuk membiayai listrik, pemeliharaan, penggantian komponen, perbaikan jaringan dan kebutuhan operasional lainnya.
“Jangan sampai Bondowoso hanya menyala ketika proyek dibangun, tetapi kemudian padam ketika anggaran pemeliharaan tidak tersedia,” menjadi penekanan FPG dalam pemandangan umum tersebut.
Dalam sektor pariwisata, FPG juga menyinggung konsep Travel Pattern Seven Summit of Ijen Geopark. Fraksi meminta konsep tersebut tidak berhenti pada kegiatan promosi atau event, melainkan dikembangkan menjadi pola perjalanan wisata yang menghubungkan destinasi dengan transportasi, kuliner, UMKM, homestay, produk lokal, ekonomi kreatif dan promosi digital.
Ukuran keberhasilannya, menurut FPG, tidak cukup hanya dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga lama tinggal serta besarnya nilai ekonomi yang berputar di masyarakat Bondowoso.
Persoalan kekeringan menjadi salah satu sorotan paling konkret. FPG mencatat sedikitnya tujuh kecamatan dalam RPJMD yang rutin terdampak kekeringan. Sementara dalam RKPD 2027 tercatat 19 kejadian bencana kekeringan selama 2026.
Selama ini, penanganan dinilai masih dominan bersifat tanggap darurat melalui pengiriman air bersih. Karena itu, FPG meminta pemerintah daerah mulai melakukan langkah permanen melalui program pengeboran air bersih di wilayah yang rawan kekeringan.
Fraksi juga meminta agar APBD 2027 menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk program tersebut, sekaligus mendorong dinas terkait mencari sumber pendanaan lain, baik dari APBN maupun stakeholder lainnya.
Tak hanya itu, FPG turut memberikan perhatian terhadap PDAM Bondowoso yang tengah memasuki momentum transisi menjadi Perumda. Dalam pemandangan umum, FPG meminta Bupati mengevaluasi keberadaan Direktur PDAM dan segera menunjuk pelaksana tugas sesuai aturan yang berlaku, dengan alasan yang disampaikan fraksi terkait kondisi kesehatan dan efektivitas kinerja organisasi.
Menutup pemandangan umumnya, FPG menekankan agar APBD 2027 menjadi APBD yang terukur, bukan sekadar terdistribusi. Setiap rupiah anggaran diharapkan menghasilkan outcome pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
FPG mendorong empat prinsip dalam pembahasan APBD 2027, yakni money follows program, program follows data, outcome oriented budgeting, serta sustainability atau keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaannya.
“APBD tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah,” demikian garis besar penekanan FPG dalam pemandangan umumnya.(wan)
