KILASJATIM.COM, Sidoajo – Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah memperkuat proses verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perhatian khusus diberikan terhadap perubahan desil kesejahteraan warga yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Aspirasi tersebut disampaikan puluhan kepala desa saat mengikuti hearing bersama Komisi D DPRD Sidoarjo, Selasa (15/9/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo.
Dalam hearing tersebut, sejumlah kepala desa mengungkapkan adanya warga yang mengalami perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai masih membutuhkan intervensi pemerintah.
Kepala Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Chusnul Chuluq, mengatakan kondisi faktual masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pemutakhiran data DTSEN.
“Kondisi riil masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pembaruan data agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap memperoleh perhatian pemerintah,” kata Chusnul.
Menurut Chusnul, pemerintah desa perlu dilibatkan lebih substansial dalam proses pendataan warga. Keterlibatan desa, kata dia, tidak semestinya hanya berkaitan dengan urusan administrasi seperti tanda tangan dan stempel.
Pasalnya, pemerintah desa dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
Senada, Kepala Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Dedy Dwi Nugroho, mengatakan perbaikan data dapat diajukan melalui operator desa dan pendamping desa. Namun, proses tersebut perlu diperkuat dengan verifikasi lapangan bersama RT dan RW.
Menurut Dedy, RT dan RW memiliki pengetahuan lebih rinci mengenai kondisi warga di lingkungannya sehingga dapat membantu memastikan akurasi data kesejahteraan masyarakat.
“Yang tahu kondisi detail masyarakatnya Pak RT, Pak RW,” ujar Dedy.
Persoalan perubahan desil dalam DTSEN dinilai penting karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan layanan pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman M.Kes, mengatakan aspirasi kepala desa mengenai perubahan desil akan diakomodasi. Ia mendorong pemutakhiran data dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat.
Pelibatan berbagai unsur di tingkat desa tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi perubahan kondisi ekonomi warga secara lebih akurat.
“Ini penting menyangkut KIS, PIP maupun bantuan sosial dan kesehatan,” kata Usman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, mengusulkan agar pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Bahkan, ia mendorong pembaruan data dapat dilakukan setiap tiga bulan.
Menurutnya, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat lebih cepat tercatat dalam sistem dan tidak terlalu lama tertinggal.
Selain persoalan verifikasi, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Cudhori, menyoroti kapasitas operator desa yang menjadi salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan data.
Ia menyebut, di sejumlah desa tugas operator masih dirangkap dengan pekerjaan lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pengelolaan dan pemutakhiran data dapat berjalan lebih optimal.
“Di desa sangat dipengaruhi oleh operator. Waktunya mencari operator yang ahli ITE. Mari kita evaluasi bersama,” kata Dhamroni.
Masukan dari PKDI dan kepala desa tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk meningkatkan akurasi DTSEN di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam mencatat kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penguatan verifikasi di tingkat desa diharapkan dapat membantu memastikan data warga yang membutuhkan intervensi pemerintah tetap teridentifikasi dengan baik, sekaligus mendukung ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. (TAM)
