KILASJATIM.COM, Surabaya – Ketidaktepatan data desil bisa berdampak pada akses warga terhadap bantuan sosial. Di Surabaya, sebanyak 3.283 keluhan terkait ketidaksesuaian data desil telah diterima Dinas Sosial (Dinsos) hingga awal September 2026.
Keluhan tersebut berasal dari warga yang merasa posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak menggambarkan kondisi sosial ekonominya. Dinsos Surabaya kini melakukan verifikasi lapangan sebelum mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat.
Bagi warga miskin, ketepatan data menjadi penting karena desil digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran sejumlah program bantuan. Jika warga yang sebenarnya membutuhkan justru tercatat pada desil yang lebih tinggi, mereka berisiko tidak masuk sasaran intervensi.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat dalam desil rendah juga berpotensi tetap masuk dalam data penerima intervensi.
Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan laporan masyarakat diterima melalui sejumlah kanal, mulai dari Dinsos, kelurahan, kecamatan hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Kami menerima melalui beberapa kanal, baik langsung kepada kami, kelurahan, kecamatan, maupun hotline Bapak Wali Kota,” kata Antiek, Sabtu (5/9/2026).
Setiap laporan kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung. Tim survei Dinsos turun ke lapangan dan dalam sejumlah pemeriksaan turut melibatkan pihak kelurahan.
Dari hasil pengecekan itu, Dinsos akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian.
“Sampai dengan saat ini kami menerima sekitar 3.283. Dari hasil outreach, kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat,” ujarnya.
Dinsos Tak Bisa Mengubah Desil
Antiek menegaskan Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah posisi desil warga. Perubahan data dilakukan melalui mekanisme pemerintah pusat setelah ada usulan berdasarkan hasil verifikasi.
“Jadi Dinsos itu hanya sifatnya mengusulkan perubahan. Kami tidak bisa mengubah desil,” jelasnya.
Data desil yang digunakan Dinsos Surabaya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga 24 Agustus 2026, data yang diterima mencakup masyarakat dalam desil 1 sampai 5.
Untuk bantuan sosial dari Kemensos, sasaran penerima berada pada desil 1 sampai 4. Sementara penerima BPJS PBI mencakup desil 1 sampai 5.
“Kalau dari Kementerian Sosial desil 1 sampai 4. Khusus untuk BPJS PBI, itu di desil 1 sampai 5,” katanya. (cit)
