KILASJATIM.COM, Bondowoso – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa setiap tambahan belanja dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan melalui Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso, H. Kukuh Rahardjo, ST, MM.T, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Jumat (4/9/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang melakukan penyesuaian APBD sesuai perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta dinamika kebijakan fiskal daerah. Namun, perubahan anggaran tersebut diingatkan agar tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan APBD harus memiliki argumentasi kebutuhan yang kuat, indikator kinerja yang terukur, serta target output dan outcome yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disertai penjelasan secara transparan terkait tingkat urgensi, prioritas program, dan dampak yang akan dihasilkan terhadap pembangunan daerah.
Selain aspek anggaran, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus Fraksi Golkar. Peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bondowoso dinilai perlu mendapat perhatian melalui pengadaan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan, penambahan kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU), ketersediaan tempat tidur pasien, hingga penguatan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Fraksi Golkar menilai penguatan sektor kesehatan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. APBD, menurut Fraksi Golkar, merupakan hasil integrasi berbagai sumber perencanaan, mulai dari Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga kebijakan pemerintah daerah.
“APBD adalah hasil perumusan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, pembahasannya harus mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tegas Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.
Menutup penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab guna memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso. (Wan)
