KILASJATIM.COM, Surabaya – Badan Gizi Nasional (BGN) mengultimatum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional. SPPG yang tak kunjung berbenah terancam dihentikan operasionalnya.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap pelanggaran akan lebih dulu dibina dan dievaluasi. Namun, jika tidak ada perbaikan, BGN tidak akan ragu menutup operasional SPPG yang bersangkutan.
“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan operasional yang baik, kita tutup. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).
Sudaryono menegaskan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dibarengi dengan penegakan disiplin. SPPG yang berkinerja baik akan mendapat apresiasi, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
“Yang bagus kita beri reward, yang melanggar harus diberi punishment. Kita harus berani,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak tanpa pemberitahuan. Langkah ini dilakukan untuk melihat kondisi operasional di lapangan secara objektif sekaligus memastikan seluruh SPPG menjalankan layanan sesuai petunjuk teknis.
Dalam sidak di SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5, BGN menemukan sebagian besar dapur telah menjalankan operasional sesuai standar.
Meski demikian, Sudaryono menilai tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas layanan, terutama memastikan menu tetap bervariasi agar penerima manfaat tidak merasa bosan.
BGN juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG. Masukan dari publik dinilai penting untuk memperbaiki layanan apabila ditemukan pelaksanaan yang belum sesuai standar.
“Pengawasan dari masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” pungkasnya. (cit)
